Otoritas Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Wajar Israel mengumumkan kepada Hot Net Internet Services Ltd. tentang niatnya untuk mengenakan sanksi finansial sebesar NIS 2.483.676 setelah mendapati bahwa terdapat alasan yang wajar untuk meyakini bahwa perusahaan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1981.

Perlu ditekankan bahwa perusahaan memiliki hak untuk didengar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebelum keputusan akhir dibuat dalam masalah ini, dan mereka berhak untuk mengajukan klaim hukum dan faktual, baik terhadap niat untuk mengenakan sanksi finansial maupun mengenai jumlahnya.

Latar Belakang:

Perusahaan ini adalah perusahaan telekomunikasi yang menyediakan layanan internet, dan merupakan salah satu perusahaan dalam grup “Hot” yang menyediakan layanan komunikasi, televisi, telepon, dan seluler.

Otoritas menerima pengaduan dari konsumen terhadap perusahaan tersebut, yang darinya terungkap bahwa ketika konsumen meminta untuk memutuskan hubungan dari layanan perusahaan, perusahaan tidak bertindak untuk memutuskan hubungan konsumen sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang (3 hari dari tanggal permintaan pemutusan), dan bahkan terus menagih konsumen setelah tanggal permintaan pemutusan, untuk jangka waktu yang lama. Mengingat hal ini, Otoritas membuka penyelidikan.

Temuan Penyelidikan Otoritas:

  • Pasal 13D(c) Undang-Undang menyatakan bahwa dalam hal transaksi berkelanjutan, konsumen dapat membatalkan transaksi kapan saja, dan kontrak transaksi akan berakhir dalam waktu 3 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan pembatalan disampaikan.
  • Pada saat pembatalan, dealer akan berhenti menyediakan layanan dan dalam keadaan apa pun tidak akan menagih konsumen untuk pembayaran setelah tanggal pembatalan.
  • Penyelidikan mengungkapkan bahwa banyak konsumen meminta untuk membatalkan keterlibatan mereka dengan perusahaan, tetapi terlepas dari permintaan eksplisit mereka, perusahaan tidak memutuskan hubungan mereka dari layanannya, dan bahkan terus menagih konsumen-konsumen ini untuk layanan tersebut setelah tanggal permintaan pembatalan mereka ke perusahaan.
  • Di antara konsumen yang mengadu ke Otoritas, terdapat puluhan konsumen yang tanggal pemutusannya lebih dari setahun, bahkan lebih, dari saat mereka meminta untuk memutuskan hubungan dari layanan perusahaan hingga pemutusan aktual oleh perusahaan.

Pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilanggar:

  • Pasal 13D(C) Undang-Undang – Non-pembatalan transaksi tepat waktu – Pasal 13D(C) Undang-Undang menyatakan bahwa kontrak untuk transaksi berkelanjutan akan berakhir dalam waktu tiga hari kerja sejak tanggal pemberitahuan pembatalan disampaikan. Pada saat pembatalan, dealer akan berhenti menyediakan barang atau jasa, dan dilarang menagih konsumen untuk barang atau jasa yang disediakan setelah tanggal konsumen memberitahukan keinginan mereka untuk menghentikan transaksi.

Kobi Zrihan, Pengawas Otoritas Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Wajar:

“Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa dalam waktu tiga hari dari permintaan pemutusan konsumen dalam transaksi berkelanjutan, perusahaan harus memutuskan hubungan konsumen dari layanannya. Dalam kasus ini, kami menemui puluhan kasus di mana tanggal pemutusan lebih dari setahun, ini sangat serius dan merugikan hak-hak konsumen berdasarkan undang-undang dan kepercayaan konsumen. Otoritas akan terus bertindak terhadap para dealer yang tidak mematuhi undang-undang dan merugikan konsumen.”