Oleh Pesach Benson • 16 November 2026
Yerusalem, 16 November 2026 (TPS-IL) — Sebuah audit terhadap 68 proyek senilai NIS 377 juta ($116 juta) menemukan keterlambatan berkepanjangan, pengeluaran administratif yang berlebihan, dan perusahaan-perusahaan milik negara yang beroperasi selama bertahun-tahun tanpa dewan direksi yang berfungsi, saat Israel berupaya membangkitkan kembali pariwisata setelah perang.
Proyek-proyek pembangunan kawasan pejalan kaki, taman, dan situs warisan budaya yang ditujukan untuk menarik pengunjung ke Israel biasanya memakan waktu enam tahun atau lebih untuk diselesaikan, sementara otoritas pemerintah gagal memantau pengelolaan proyek-proyek tersebut secara memadai, menurut laporan Pengawas Keuangan Negara yang dirilis pada hari Senin.
Laporan dari Pengawas Keuangan Negara yang akan mengakhiri masa jabatannya, Matanyahu Englman, muncul ketika Israel berupaya membangkitkan kembali industri pariwisata yang terpukul oleh perang. Tiga perusahaan yang diperiksa mengelola dana publik untuk proyek-proyek infrastruktur pariwisata yang ditujukan guna menarik pengunjung dan menghasilkan aktivitas ekonomi. Pengawas Keuangan Negara Israel adalah otoritas pengawasan independen yang bertanggung jawab untuk mengaudit kementerian pemerintah, badan-badan publik, dan efektivitas kebijakan pemerintah.
Englman menyerahkan laporan tersebut kepada perdana menteri dan ketua Komite Audit Negara Knesset pada awal Juli, sesaat sebelum masa jabatannya berakhir. Publikasinya, yang diwajibkan oleh undang-undang dalam waktu sepuluh minggu, ditunda hingga Knesset yang baru dilantik pada hari Selasa.
Audit Englman memeriksa tiga perusahaan milik negara yang beroperasi di bawah Kementerian Pariwisata. Perusahaan Pariwisata Pemerintah mengelola proyek-proyek infrastruktur pariwisata di seluruh negeri. Perusahaan Perlindungan Laut Mati bertanggung jawab untuk melindungi hotel-hotel di sepanjang garis pantai Laut Mati dari banjir, selain pekerjaan yang terkait dengan pariwisata. Perusahaan ketiga mengembangkan situs-situs pariwisata di Acre Kuno, sebuah kota pelabuhan berbenteng bersejarah di pesisir Mediterania Israel dan Situs Warisan Dunia UNESCO.
Para auditor memeriksa 68 proyek yang diselesaikan antara 2010 dan 2025, dengan perkiraan nilai gabungan sebesar 377 juta shekel. Karena kementerian maupun perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki data kinerja yang dapat digunakan, kantor Pengawas Keuangan Negara harus menyusun basis datanya sendiri.
Proyek-Proyek Butuh Bertahun-tahun untuk Selesai
Temuan-temuan tersebut sangat mencolok. Dari 49 proyek yang diselesaikan oleh perusahaan nasional tersebut antara 2022 dan April 2025, antara 35% dan 49% memakan waktu enam tahun atau lebih lama, sementara hingga 20% memakan waktu satu dekade atau lebih. Laporan tersebut menemukan bahwa pada 73% proyek dengan batas waktu yang telah ditetapkan, penyelesaiannya memakan waktu setidaknya dua kali lebih lama dari yang direncanakan semula. Kesembilan proyek Acre yang diperiksa juga melampaui jadwal mereka, hingga mencapai 317%.
Laporan tersebut menyatakan bahwa ketiadaan gambaran menyeluruh “merusak jaminan atas prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomi yang diharapkan dalam mengelola dana publik dan sumber daya negara.”
Biaya administratif menyumbang antara 10,5% dan 12,8% dari pengeluaran ketiga perusahaan tersebut pada 2025, jauh di atas batas maksimal 4% yang ditetapkan oleh Otoritas Perusahaan Pemerintah untuk perusahaan-perusahaan milik negara yang sebanding.
Tata kelola di dua perusahaan tersebut sebagian besar telah runtuh. Sejak 2021, perusahaan Laut Mati dan Acre masing-masing hanya beroperasi dengan satu direktur, sehingga dewan direksi mereka tidak memenuhi jumlah minimum anggota yang diwajibkan untuk membuat keputusan yang sah secara hukum selama sekitar empat setengah tahun. Laporan tersebut menyalahkan para menteri yang bertanggung jawab karena gagal menunjuk direktur tambahan, serta memperingatkan bahwa ketiadaan dewan direksi yang berfungsi “merusak pengelolaan perusahaan yang semestinya.”
Pada bulan Januari, pemerintah menyetujui penggabungan perusahaan Acre ke dalam Perusahaan Pariwisata Pemerintah dan memutuskan untuk mengalihkan aktivitas pariwisata perusahaan Laut Mati ke perusahaan nasional tersebut juga. Englman mengkritik proses pengambilan keputusan itu, dengan mengatakan bahwa hal itu didasarkan pada “kerja staf yang parsial” yang hanya mempertimbangkan potensi penghematan gaji dan pemasok, tanpa memeriksa kinerja perusahaan atau mempertimbangkan alternatif seperti mempekerjakan pengelola proyek swasta.
Kementerian Membela Perusahaan
Perusahaan-perusahaan tersebut membantah penilaian Pengawas Keuangan Negara, dengan menyatakan bahwa banyak dari keterlambatan dan kesulitan keuangan disebabkan oleh keadaan di luar kendali mereka.
Perusahaan Pariwisata Pemerintah mengatakan keterlambatan “berasal dari keadaan yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan,” terutama otoritas lokal yang lambat dalam mengamankan dana pendamping atau memperoleh izin.
Perusahaan Acre mengatakan aktivitas pariwisata pada 2024 dan 2025 telah anjlok hingga hampir nol, yang secara tajam mengurangi pendapatannya karena perang membuat wisatawan asing menjauh.
Kementerian Pariwisata membela model yang ada, dengan mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki “pengalaman profesional, keahlian yang terakumulasi, dan reputasi yang diakui.” Peralihan ke pengelolaan swasta, kementerian memperingatkan, “dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan profesional.”
Laporan tersebut juga menemukan bahwa masalah yang teridentifikasi dalam audit sebelumnya pada 2023 masih belum terselesaikan. Perjanjian dengan otoritas lokal masih belum mencantumkan denda atas kegagalan memelihara situs-situs pariwisata yang telah selesai. Staf di perusahaan nasional tersebut sebelumnya telah memberi tahu para auditor bahwa “sebagian besar proyek tidak mendapatkan pemeliharaan yang semestinya.”
Masa jabatan tujuh tahun Englman berakhir pada 4 Juli, meski ia terus bekerja untuk menyelesaikan laporan-laporan tertentu.
Jabatan Pengawas Keuangan Negara saat ini kosong. Michael Rabello, pengacara pribadi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, awalnya telah dikonfirmasi oleh Knesset pada bulan Juni. Namun, Mahkamah Agung pada bulan November memerintahkan Knesset untuk mengadakan pemungutan suara ulang setelah beberapa anggota parlemen merekam diri mereka sendiri saat memberikan suara dalam pemungutan suara yang seharusnya bersifat rahasia, yang mendorong Rabello menarik diri dari pencalonan.
Mantan Hakim Mahkamah Agung Yosef Elron, yang kalah dalam pemungutan suara tersebut dari Rabello, dipandang sebagai penerus yang berpeluang besar.




