Oleh Efrat Forsher • 15 November 2026
Yerusalem, 15 November 2026 (TPS-IL) — Pengadilan Israel telah memerintahkan mantan Kepala Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim Khan untuk membayar NIS 27,5 juta ($8,6 juta) kepada keluarga tiga sandera Israel, setelah ia gagal menanggapi gugatan yang menuduhnya membantu Hamas melalui penanganan permohonan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin kelompok tersebut. Pengadilan Distrik Yerusalem mengeluarkan putusan verstek (default judgment) tersebut pada September, dan putusan itu diumumkan ke publik pada Sabtu malam.
Gugatan tersebut diajukan pada Agustus 2025 oleh keluarga Eitan Mor, Avinatan Or, dan Omri Miran, yang diwakili oleh pengacara Nitsana Darshan-Leitner dari organisasi Shurat HaDin serta Avraham Moshe Segal. Pada saat itu, ketiga pria tersebut masih disandera di Gaza. Mereka dibebaskan pada Oktober 2025.
Pada 7 Oktober 2023, Hamas menculik Mor dan Or dari festival musik Nova serta Miran dari rumahnya di Kibbutz Nahal Oz selama serangannya ke Israel selatan. Sekitar 1.200 orang tewas dan 252 orang disandera pada hari itu.
Pihak keluarga meminta pengadilan untuk memeriksa apakah Khan telah membantu Hamas melalui perilakunya sebagai kepala jaksa ICC. Mereka menduga bahwa keputusan-keputusannya sebagian dimotivasi oleh keinginan untuk mengalihkan perhatian dari tuduhan penyerangan dan pelanggaran seksual yang melibatkan staf perempuan di kantornya.
Menurut dokumen gugatan, Khan menunda selama delapan bulan keputusan untuk mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh senior Hamas, yakni Mohammed Deif, Yahya Sinwar, dan Ismail Haniyeh. Para penggugat menuduh bahwa ia mengaitkan permohonan surat perintah terhadap para pemimpin Hamas tersebut dengan surat perintah terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan saat itu, Yoav Gallant.
Gugatan tersebut lebih lanjut menduga bahwa Khan menahan diri untuk tidak mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap tokoh senior Hamas dan Jihad Islam Palestina lainnya yang bertanggung jawab atas penahanan para sandera dan penolakan untuk membebaskan mereka.
Pada November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Netanyahu dan Gallant, serta para pemimpin Hamas. Pihak keluarga berargumen bahwa penanganan permohonan oleh Khan tersebut secara tidak adil menyamakan para pemimpin Israel dengan para pemimpin organisasi teroris.
“Melalui tindakan-tindakan ini, Khan tidak hanya melontarkan tuduhan palsu terhadap Negara Israel dan menyajikan gambaran yang menyesatkan kepada para penggugat, tetapi juga memberikan layanan kepada organisasi-organisasi teroris dan membantu mereka,” tegas dokumen gugatan tersebut. Pihak keluarga menuntut ganti rugi sebesar NIS 25 juta (sekitar $7,8 juta).
Menurut putusan pengadilan, Khan menerima dokumen gugatan dan menandatangani tanda terimanya pada 26 Mei. Ia diharuskan menyerahkan berkas pembelaan paling lambat September, tetapi gagal melakukannya.
Para penggugat kemudian meminta putusan verstek. Hakim Eran Shilo mengabulkan permohonan tersebut pada September, mengabulkan ganti rugi sebesar NIS 25 juta yang dituntut pihak keluarga, ditambah ganti rugi tambahan sebesar NIS 2,5 juta (sekitar $780.000), sehingga totalnya menjadi NIS 27,5 juta.
“Kami senang pengadilan telah mengabulkan gugatan ini dan memerintahkannya membayar NIS 27,5 juta. Kami berniat mengeksekusi putusan ini di Inggris—serta di negara mana pun tempat ia memiliki aset—untuk menagih dana tersebut dari Tuan Khan dan menyerahkannya kepada para korban terorisme,” kata pengacara Segal.
Keluarnya Khan dari ICC menyusul tuduhan pelanggaran seksual yang diajukan oleh seorang staf perempuan, yang menuduhnya melakukan pendekatan seksual yang tidak diinginkan dan kontak fisik tanpa persetujuan pada beberapa kesempatan, termasuk selama perjalanan dinas resmi. Khan secara konsisten membantah tuduhan tersebut. Pada Juli, Majelis Negara-Negara Pihak pada ICC mencopotnya dari jabatannya.
Sebagai warga negara Inggris, Khan yang berusia 56 tahun itu juga tetap diskors dari praktiknya sebagai advokat (barrister) di Inggris dan Wales sambil menunggu proses oleh British Bar Standards Board. Sejak meninggalkan ICC, ia belum mengumumkan penunjukan posisi profesional yang baru.
