Oleh Pesach Benson • 19 Agustus 2026
Yerusalem, 19 Agustus 2026 (TPS-IL) — Jaksa agung Israel mendesak pemerintah berikutnya di negara tersebut untuk memutuskan apakah akan membentuk komisi penyelidikan negara mengenai serangan 7 Oktober, dengan alasan bahwa pemerintah saat ini telah menunggu terlalu lama untuk bertindak.
Dalam pengajuannya kepada Pengadilan Tinggi Keadilan pada hari Rabu, Jaksa Agung Gali Baharav-Miara mengatakan komisi penyelidikan negara tetap “jelas merupakan alat hukum yang paling tepat” untuk memeriksa serangan yang dipimpin Hamas dan perang yang terjadi setelahnya.
Namun dengan pemilu yang dijadwalkan pada 27 Oktober, ia mengatakan keputusan tersebut harus diserahkan kepada pemerintah yang terbentuk dari pemilu tersebut.
“Karena begitu banyak waktu telah berlalu, dan pemilu semakin dekat, saya mengusulkan untuk membiarkan pemerintah berikutnya menangani masalah ini dan membuat keputusan mengenai hal tersebut,” tulisnya.
Sekitar 1.200 orang tewas, dan 252 warga Israel serta warga negara asing disandera oleh Hamas selama serangan 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Sebagian besar dibebaskan dalam serangkaian pertukaran dengan Hamas sebagai bagian dari gencatan senjata.
Baharav-Miara juga mengkritik pemerintah atas kelambanannya yang berkepanjangan, dengan mencatat bahwa “dua tahun dan 10 bulan” telah berlalu sejak perang dimulai tanpa adanya keputusan.
Ia memperingatkan bahwa penundaan tersebut sendiri dapat merusak penyelidikan di masa depan, menyebabkan “kerusakan pembuktian” dan mengurangi efektivitasnya.
Komisi penyelidikan negara memiliki kewenangan investigasi yang luas, termasuk kemampuan untuk memanggil saksi dan memperoleh bukti. Anggotanya ditunjuk melalui badan peradilan, dan rekomendasi mereka tidak mengikat secara hukum bagi pemerintah. Pemerintah telah mengusulkan komite alternatif yang anggotanya akan ditunjuk secara politis. Oposisi telah memboikot persidangan Knesset yang berkaitan dengan usulan tersebut.
Pasukan Pertahanan Israel telah merilis serangkaian penyelidikan internal terperinci yang meneliti bagaimana sekitar 5.000 teroris Hamas dan Jihad Islam Palestina mampu menyerbu komunitas Israel dan menguasai posisi militer. Penyelidikan militer tersebut membahas masalah operasional, intelijen, dan komando, tetapi bukan keputusan yang dibuat oleh pimpinan politik.
Komisi penyelidikan negara terbaru Israel memeriksa kematian 45 orang dalam desak-desakan tahun 2021 di Gunung Meron. Pada tahun 2024, komisi tersebut menganggap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertanggung jawab secara pribadi atas bencana tersebut.
