Oleh David Israel • 15 November 2026
Yerusalem, 15 November 2026 (TPS-IL) — Parlemen Eropa (EP) berupaya memainkan peran lebih besar dalam membentuk rekonstruksi pascaperang di Timur Tengah, dengan memanfaatkan pendanaan dan diplomasi guna memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut. Namun, draf rekomendasi yang disusun oleh Komite Urusan Luar Negeri Parlemen dan diperoleh The Press Service of Israel (TPS-IL) memicu pertanyaan mengenai apakah visi rekonstruksi Eropa telah secara memadai mengatasi ancaman keamanan dan infrastruktur teroris yang memicu konflik di kawasan tersebut selama tiga tahun terakhir.
Proposal setebal enam halaman tersebut menguraikan rencana untuk Gaza, Lebanon, dan Suriah, tetapi memberikan perhatian terbatas pada kegagalan keamanan, pengaruh Iran, serta infrastruktur teroris yang harus ditangani demi menjamin stabilitas yang langgeng.
Draf enam halaman tersebut — yang disusun oleh Anggota Parlemen Eropa (MEP) asal Portugal Sebastião Bugalho dari kelompok Kristen Demokrat, Partai Rakyat Eropa — dibahas oleh Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa pada Selasa.
Proposal tertanggal 19 Oktober itu memperingatkan bahwa Uni Eropa berisiko tersisih dari keputusan-keputusan penting terkait diplomasi dan rekonstruksi, menunjuk pada kepemimpinannya dalam Kelompok Donor Palestina dan Inisiatif Tim Gaza Komisi Eropa, yang diluncurkan dengan paket pemulihan awal pada Juli 2026. Namun, draf tersebut tidak menyebutkan Dewan Perdamaian atau Pasukan Stabilisasi Gaza.
Bugalho menganjurkan langkah melampaui bantuan kemanusiaan tradisional menuju investasi jangka panjang, perdagangan, pembangunan infrastruktur, dan integrasi ekonomi, seraya menggambarkan upaya rekonstruksi di Gaza, Lebanon, dan Suriah sebagai hal yang “saling terkait erat.”
Seorang staf Parlemen Eropa yang berbicara kepada TPS-IL dengan syarat anonim karena tidak berwenang membahas dokumen tersebut mengkritik proposal itu karena dinilai gagal membedakan antara infrastruktur sipil Gaza dan fasilitas yang digunakan oleh organisasi teroris.
“Ini cukup terlepas dari kenyataan di lapangan karena draf laporan tersebut tidak membedakan antara infrastruktur sipil dan teroris, bahkan secara tidak langsung menyatakan bahwa semuanya harus dibangun kembali,” kata staf Parlemen Eropa tersebut kepada TPS-IL.
Kekhawatiran tersebut juga disuarakan secara terbuka oleh anggota Parlemen Eropa lainnya. Pada 9 Juli, berbicara di Parlemen Eropa, MEP Jerman Hildegard Bentele menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza harus memastikan bahwa Hamas tidak akan pernah lagi dapat menggunakan sekolah dan rumah sakit sebagai pangkalan teror, menyimpan senjata, atau mengalihkan bantuan internasional untuk tujuan ekstremis. Ia juga menyerukan agar dicari cara untuk mencegah Hamas menyalahgunakan pengiriman bantuan internasional.
Mengenai tata kelola masa depan Gaza, draf tersebut menyerukan pelucutan senjata permanen terhadap Hamas dan kelompok bersenjata non-negara lainnya. Draf tersebut juga mengidentifikasi kembalinya Otoritas Palestina ke dalam pemerintahan Gaza sebagai kriteria utama untuk mengevaluasi rencana rekonstruksi. Proposal itu mengadvokasi penguatan Otoritas Palestina, mempromosikan pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat Palestina, dan menjaga kesinambungan wilayah antara Yudea dan Samaria.
“Pertanyaannya adalah apakah Parlemen Eropa siap menjadikan keamanan Israel sebagai prasyarat bagi visi rekonstruksi Timur Tengahnya, atau apakah mereka akan terus mengejar pendekatan politik yang justru menjauhkan perdamaian dan bukannya mendekatkannya,” kata staf tersebut.




