Yerusalem, 17 November 2026 (TPS-IL) — Ketua sementara Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, Avigdor Liberman, mengatakan pada hari Selasa bahwa tidak boleh ada kerangka kerja untuk undang-undang wajib militer Haredi yang dimajukan hingga Kepala Staf Militer Israel Letjen Eyal Zamir menyatakan bahwa kerangka tersebut memenuhi kebutuhan operasional militer.
Liberman mengatakan tentara harus menentukan kebutuhan personel dan menilai apakah rancangan undang-undang yang diusulkan akan menyediakan jumlah rekrutan yang diperlukan. Hanya setelah kepala staf menyetujui kerangka kerja tersebut, negosiasi politik mengenai undang-undang tersebut boleh dilanjutkan.
Partai-partai Haredi telah mengupayakan undang-undang yang melindungi para siswa yeshiva dari wajib militer, sementara faksi-faksi politik lainnya menuntut target perekrutan yang nyata dan langkah-langkah penegakan hukum.
Sikap Liberman ini menempatkan penilaian profesional militer sebagai pusat dari setiap potensi kompromi.



