Yerusalem, 25 Mei, 2026 (TPS-IL) — Sebuah pengadilan Israel memutuskan bahwa putusan deportasi tidak dapat dielakkan melalui prosedur untuk melegalkan status seseorang di negara tersebut, seperti melalui pernikahan dengan seorang warga negara Israel.
Pengadilan Administratif di Beersheba menolak banding oleh seorang warga negara Georgia mengenai statusnya, setelah ia tinggal di Israel melanggar putusan yang mewajibkannya meninggalkan negara tersebut.
Sebagai bagian dari proses hukum tersebut, seorang warga negara wanita Israel dan pasangannya, seorang warga negara Georgia yang tinggal di Israel secara ilegal, mengajukan banding terhadap keputusan Otoritas Kependudukan dan Imigrasi untuk tidak mempertimbangkan permohonannya guna melegalkan status berdasarkan kemitraan, selama ia melanggar putusan akhir yang memerintahkannya meninggalkan Israel.
Pemohon banding memasuki Israel sebagai turis pada 2016 dan tetap tinggal di negara itu setelah visanya kedaluwarsa. Permohonan suakanya ditolak, dan pada 2019 sebuah putusan akhir dikeluarkan terhadapnya yang memerintahkannya untuk segera meninggalkan Israel. Meskipun demikian, ia terus tinggal di negara tersebut. Pada 2023, setelah ia memulai hubungan dengan seorang warga negara Israel, sebuah permohonan diajukan untuk melegalkan statusnya berdasarkan hubungan pernikahan.
Otoritas Kependudukan menolak untuk mempertimbangkan permohonan tersebut selama ia tetap berada di Israel yang melanggar putusan tersebut, dan menuntut agar ia meninggalkan negara tersebut sebagai syarat untuk pertimbangannya.
Pengadilan menerima posisi negara dan memutuskan bahwa keputusan Otoritas Kependudukan adalah wajar dan tepat.
