Oleh Pesach Benson • 14 Juni 2026
Yerusalem, 14 Juni, 2026 (TPS-IL) — Empat pria didakwa pada hari Minggu atas dugaan peran mereka dalam kerusuhan kekerasan di luar rumah Hakim Mahkamah Agung Noam Sohlberg awal bulan ini.
Para terdakwa, yang semuanya merupakan warga Beit Shemesh, di Israel tengah, dituduh bergabung dengan kerumunan lebih dari 100 ekstremis Ortodoks (Haredi) yang berkumpul pada tanggal 3 Juni untuk memprotes kebijakan wajib militer dan kemudian menyerang properti sang hakim. Jaksa mengatakan para tersangka didakwa atas tuduhan berbuat rusuh, sementara dua orang juga didakwa atas tuduhan penyusupan, setelah diduga memasuki area garasi rumah tersebut.
Menurut surat dakwaan yang diajukan di Pengadilan Magistrat Yerusalem, kelompok tersebut diangkut ke lokasi di Alon Shvut, sebelah selatan Yerusalem, dengan dua bus dan sebuah minibus yang diatur oleh penyelenggara yang tidak dikenal setelah pengumuman yang menyerukan protes dipasang di Bnei Brak. Setibanya di sana, puluhan orang berkumpul di kediaman tersebut, berteriak dan mengepung rumah sementara keluarga Sohlberg mengunci diri di dalam.
Para perusuh memecahkan jendela, merusak kendaraan milik istri hakim, melemparkan batu, dan memblokir jalan akses. Mereka juga berupaya menerobos masuk ke dalam rumah dan membagikan brosur yang memuat gambar hakim dan slogan-slogan yang menuduhnya “melakukan penganiayaan terhadap Yudaisme Haredi.” Bendera biru dan putih yang dicorat-coret dengan swastika juga dilaporkan dilemparkan ke jalan.
Surat dakwaan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa seorang tetangga yang keluar untuk menghentikan kekerasan tersebut dipukuli dan pecinya dilepas secara paksa. Warga lainnya, yang khawatir akan insiden keamanan, mundur ke ruang perlindungan.
Jaksa mengatakan bahwa ketika polisi tiba, para perusuh berlari ke arah mobil patroli sambil berteriak “Nazi” dan “Kami akan mati sebelum kami wajib militer,” memaksa petugas untuk mundur sebelum bala bantuan tiba.
Pihak berwenang belum menentukan siapa yang mengoordinasikan transportasi para demonstran tersebut.
Jaksa Ariel Illoz dari Kejaksaan Negeri Distrik Yerusalem menggambarkan peristiwa tersebut sebagai “insiden yang serius, tidak biasa, dan belum pernah terjadi sebelumnya di mana kerusuhan kekerasan terjadi di luar rumah seorang hakim, termasuk perusakan properti, yang dimotivasi oleh putusan peradilannya.”
Koalisi yang berkuasa telah tegang karena kegagalannya mengesahkan undang-undang yang menangani pengecualian wajib militer bagi para siswa yeshiva Haredi.
Sekitar 80.000 pria Haredi yang memenuhi syarat untuk dinas militer belum mendaftarkan diri. Para pemimpin koalisi yang bergantung pada dukungan politik Haredi telah berulang kali berjuang untuk menemukan kompromi yang dapat diterima baik oleh kepemimpinan Haredi maupun oleh warga Israel yang menuntut kewajiban dinas militer yang setara.
Militer telah mulai melakukan persiapan untuk merekrut siswa yeshiva setelah Mahkamah Agung Israel memutuskan pada tahun 2024 bahwa pengecualian bagi komunitas Haredi adalah ilegal.
Dinas militer bersifat wajib bagi sebagian besar warga negara Israel. Namun, Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, dan para rabbi terkemuka di negara tersebut mencapai kesepakatan “status quo” informal yang menunda dinas militer bagi pria Haredi yang belajar di yeshiva, atau lembaga keagamaan. Pada saat itu, tidak lebih dari beberapa ratus pria yang belajar di yeshiva.
