Oleh Pesach Benson • 24 Juni 2026
Yerusalem, 24 Juni 2026 (TPS-IL) — Israel dapat kehilangan sebagian kemandirian energinya dalam dua dekade ke depan akibat celah perencanaan, keterlambatan infrastruktur, dan meningkatnya ketergantungan pada ekspor gas alam, demikian diperingatkan oleh Pengawas Keuangan Negara, otoritas pengawasan publik independen Israel, dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Rabu.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa Israel belum mengembangkan strategi jangka panjang yang koheren untuk sektor energi, meskipun gas alam menyumbang sekitar 70% dari produksi listrik. Laporan itu juga memperingatkan bahwa cadangan yang ada mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan domestik di masa depan.
Menurut laporan tersebut, 49% dari produksi gas alam Israel pada tahun 2024 diekspor ke Mesir dan Yordania. Pengawas Keuangan mengkritik ketiadaan Rencana Induk yang mengikat untuk sektor tersebut serta infrastruktur penyimpanan yang tidak memadai. Laporan itu juga mencatat keterlambatan sekitar dua tahun dalam pekerjaan “Komite Dayan”, yang ditugaskan untuk memperbarui kebijakan gas nasional.
Laporan menyatakan bahwa pemerintah harus bertindak untuk “menjamin kebutuhan ekonomi lokal” dan bersiap menghadapi potensi penipisan cadangan domestik.
‘Hitungan Hari’ Menuju Krisis
Laporan ini menimbulkan kekhawatiran signifikan mengenai gas minyak cair (LPG), yang banyak digunakan untuk memasak di Israel. Saat ini, sekitar 63% LPG diproduksi di dalam negeri, namun jumlah ini diperkirakan akan menurun tajam menyusul rencana penutupan kilang Haifa Bay sekitar tahun 2030, sehingga meningkatkan ketergantungan pada impor hingga sekitar 82% dari konsumsi.
Kapasitas penyimpanan LPG Israel tetap sangat terbatas, dengan negara yang bergantung pada satu rute impor maritim tunggal. Cadangan musim dingin hanya mencukupi untuk sekitar tiga hari konsumsi, membuat sistem sangat rentan terhadap gangguan.
Pengawas Keuangan mengutip insiden tahun 2025 di mana pasokan LPG hampir habis setelah kerusakan pada infrastruktur. Laporan tersebut mengatakan Israel “hanya tinggal hitungan hari dari krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya,” yang berhasil dihindari hanya berkat kedatangan pengiriman pasokan. Peristiwa tersebut, tambahnya, adalah peringatan bahwa sistem saat ini tidak siap secara memadai untuk gangguan rutin atau skenario darurat.
Keterlambatan Infrastruktur Listrik
Laporan ini juga mengidentifikasi kelemahan besar dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur listrik. Unit 70 dan 80 di pembangkit listrik Orot Rabin milik Israel Electric Corporation (IEC) di Hadera selesai hampir tiga tahun lebih lambat dari jadwal, dengan konstruksi yang memakan waktu lebih dari lima tahun—lebih dari dua kali lipat jadwal aslinya.
Keterlambatan tersebut dikaitkan dengan perencanaan yang buruk, manajemen risiko yang lemah, kekurangan regulasi, dan gangguan eksternal, termasuk pandemi COVID-19 dan perang di Gaza.
Dampak finansial diperkirakan tidak kurang dari NIS 4,6 miliar (sekitar $1,5 miliar), termasuk biaya produksi listrik yang lebih tinggi, biaya lingkungan, dan peningkatan pengeluaran proyek.
Pengawas Keuangan mendesak Israel Electric Corporation dan Kementerian Energi untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah kegagalan serupa pada proyek infrastruktur di masa depan.
Laporan tersebut menyimpulkan bahwa tanpa tindakan segera untuk memperluas kapasitas penyimpanan, meningkatkan perencanaan infrastruktur, dan memperkuat sistem regulasi, Israel berisiko mengalami gangguan pasokan berulang dan peningkatan kerentanan terhadap volatilitas di pasar energi global.
