Saat ini, dan tanpa adanya Menteri Dalam Negeri yang sedang menjabat, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otoritas Kependudukan dan Imigrasi memutuskan untuk menahan diri dari menerapkan ketentuan “Prosedur Penanganan Penentuan Ketentuan Mengenai Pembatasan Geografis dan Pekerjaan dalam Izin Pencari Suaka dan Penyusup” (Prosedur nomor 10.1.0025) untuk tambahan jangka waktu tiga bulan, sehingga selama jangka waktu tersebut masalah yang ada dapat diajukan kepada menteri yang akan ditunjuk. Keputusan ini dibuat mengingat keputusan berkala sebelumnya mengenai masalah tersebut, di mana diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri untuk menunda penerapan ketentuan prosedur tersebut.