Oleh David Israel • 15 Oktober 2026
Yerusalem, 15 Oktober 2026 (TPS-IL) — Dua belas hari sebelum warga Israel memberikan suara pada 27 Okt., meningkatnya ketidakpercayaan terhadap proses pemilu memicu pertanyaan mengenai apakah pihak yang kalah akan menerima hasilnya.
Sebuah survei oleh Institut Demokrasi Israel (IDI) menemukan bahwa 70% responden meyakini integritas pemilu sedang terancam, naik dari 25% sebelum pemilu November 2022. “Hasil survei ini mencerminkan ketidakpercayaan yang sangat besar di kalangan warga terhadap pihak berwenang,” ujar peneliti IDI Tamar Hermann.
Kecurigaan ini berbeda di setiap kubu politik.
Politisi sayap kiri dan warga Arab mengkhawatirkan campur tangan pemerintah, sementara anggota daftar partai Arab Hadash-Ta’al memperingatkan kemungkinan penindasan pemilih di komunitas-komunitas mayoritas Arab. Para pengkritik juga menuduh kantor Menteri Transportasi Miri Regev membatasi penerbangan ke Bandara Ben Gurion menjelang hari pemilihan, yang berpotensi mencegah warga Israel di luar negeri yang condong ke kiri untuk memberikan suara melawan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Di kubu sayap kanan, para politisi dan komentator telah lama menuduh adanya kecurangan yang meluas di komunitas Arab. Namun, pemilu-pemilu sebelumnya menggambarkan bagaimana klaim semacam itu dapat menjadi alat mobilisasi politik.
Pada April 2019, Likud mengakui telah mengerahkan 1.200 petugas pemungutan suara dengan kamera, beberapa di antaranya tersembunyi, di tempat pemungutan suara di komunitas Arab. Netanyahu mengatakan kamera-kamera tersebut bertujuan untuk mencegah kecurangan, sementara perwakilan politik Arab menuduh partai tersebut mengintimidasi para pemilih. Polisi hanya menemukan alasan yang cukup untuk penyelidikan kriminal di 1 dari 140 tempat pemungutan suara yang ditandai, dan anggota parlemen Likud Miki Zohar kemudian mengakui bahwa inisiatif tersebut menjadi bumerang, mendorong tingkat partisipasi pemilih Arab sekaligus memberi rasa aman palsu bagi sejumlah pemilih sayap kanan.
Tahun ini, Likud dan Zionisme Religius diperkirakan akan mengerahkan sekitar 2.000 pemantau pemilu di tempat pemungutan suara di komunitas-komunitas mayoritas Arab. Para pemantau akan melaporkan dugaan penyimpangan kepada pihak berwenang.
Pelanggaran undang-undang pemilu juga pernah terjadi. Pada 2020, Komite Pemilihan Pusat menemukan bahwa Shas melanggar pembatasan mengenai pemberian hadiah yang terkait dengan propaganda pemilu dengan membagikan jimat. Meskipun pelanggaran semacam itu tidak membuktikan adanya kecurangan surat suara, hal tersebut dapat memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu.
Teknologi telah menambah dimensi lain. Media Israel melaporkan bahwa akun-akun yang berbasis di luar Israel, dengan tautan yang terkait dengan Iran, menyebarkan klaim dalam bahasa Arab, Rusia, dan Inggris bahwa pemilu akan ditunda atau ditangguhkan akibat campur tangan asing. Akun-akun tersebut juga memperkuat tuduhan bahwa Netanyahu akan mencurangi pemilu atau memulai perang baru.
Ketua Komite Pemilihan Pusat Noam Sohlberg berusaha meyakinkan publik selama tur minggu ini ke 20 komite pemilihan regional di negara itu.
“Kami di komite yakin akan integritas pemilu ini. Anda tidak dapat mencuri pemilu,” katanya.
Sohlberg menambahkan bahwa komite telah mengadakan diskusi dengan Badan Keamanan Israel (Shin Bet), kepolisian, dan lembaga-lembaga lain untuk bersiap menghadapi potensi ancaman yang melibatkan sistem komputer, keamanan siber, dan kecerdasan buatan.
Menurut Indeks Demokrasi Israel 2025 dari IDI, 57% warga Israel mengkhawatirkan upaya manipulasi suara oleh aktor domestik maupun asing, sementara sekitar sepertiga lainnya tidak yakin bahwa pemilu akan berlangsung bebas dan adil. Sebuah survei IDI terpisah pada Juli 2026 menemukan bahwa 90,5% responden sayap kiri merasakan adanya ancaman nyata terhadap integritas pemilu.
