Yerusalem, 19 Mei 2026 (TPS-IL) — Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan pada hari Selasa bahwa ia telah diberitahu bahwa Mahkamah Pidana Internasional telah mengajukan permintaan rahasia untuk surat perintah penangkapan internasional terhadapnya, menggambarkan langkah tersebut sebagai “deklarasi perang” dan mengumumkan langkah-langkah pembalasan segera terhadap Otoritas Palestina, termasuk perintah untuk mengevakuasi pos terdepan Badui ilegal yang kontroversial.
“Tadi malam saya diberi tahu bahwa permintaan untuk surat perintah penangkapan internasional rahasia diajukan terhadap saya oleh jaksa penuntut pidana dari pengadilan antisemit di Den Haag,” kata Smotrich. Ini akan menyusul surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada tahun 2024.
Komentar Smotrich mengikuti laporan di media Israel yang mengisyaratkan bahwa ICC telah mengambil langkah-langkah untuk mengeluarkan surat perintah tambahan.
Harian Israel Haaretz melaporkan pada hari Minggu bahwa Kepala Jaksa Penuntut ICC Karim Khan telah meminta surat perintah penangkapan tertutup untuk Smotrich dan untuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa surat perintah tambahan akan menargetkan Menteri Pemukiman dan Misi Nasional, Orit Strook dan dua pejabat militer Israel.
Seorang juru bicara ICC membantah laporan tersebut.
Israel bukan anggota ICC dan tidak mengakui yurisdiksinya. Netanyahu dan Gallant berisiko ditangkap jika mereka mengunjungi negara-negara yang menjadi pihak ICC.
Tindakan hukum tersebut dipelopori oleh Otoritas Palestina, yang pada tahun 2014 diakui oleh pengadilan sebagai “Negara,” yang menyebabkan para pejabat Israel menuduh ICC bersifat politis.
Di antara langkah-langkah yang diumumkan sebagai tanggapan, Smotrich juga memerintahkan tindakan terkait Khan al-Ahmar, sebuah komunitas Badui di sebelah timur Yerusalem yang telah menjadi subjek perintah pembongkaran yang sudah lama ada.
Struktur pertama Khan al-Ahmar awalnya dibangun tanpa izin oleh orang-orang Badui di atas tanah milik negara antara Yerusalem dan Laut Mati pada tahun 1970-an. Penduduknya — sekitar 200 orang dewasa dan anak-anak — bukan warga negara Israel.
Upaya hukum untuk mencegah perobohan pos terdepan tersebut berakhir pada Mei 2018 ketika Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Khan al-Ahmar dapat dibongkar dan penduduknya direlokasi. Namun, pemerintahan sebelumnya di bawah Benjamin Netanyahu dan Yair Lapid tidak pernah menindaklanjuti evakuasi tersebut.
