Oleh Pesach Benson • 20 Januari 2026
Yerusalem, 20 Januari, 2026 (TPS-IL) — Komite Keamanan Nasional Knesset Israel pada hari Selasa memajukan persiapan untuk undang-undang yang akan memperluas penggunaan hukuman mati bagi teroris yang telah dihukum, dengan mengadakan perdebatan sengit yang mengungkap perpecahan mendalam antara para pejabat keamanan, otoritas hukum, anggota parlemen, dan keluarga yang berduka.
Diskusi tersebut berfokus pada dua usulan amandemen Undang-Undang Pidana Israel yang akan mempermudah penjatuhan hukuman mati dalam kasus-kasus serangan teroris berat. Israel secara resmi tetap mempertahankan hukuman mati dalam undang-undang terbatas, termasuk untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, tetapi hukuman tersebut hanya pernah dilaksanakan sekali sejak berdirinya negara tersebut, sehingga langkah ini sangat kontroversial di dalam dan luar negeri.
Dalam perkembangan penting, seorang perwakilan Badan Keamanan Israel (Shin Bet) mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa badan tersebut kini mendukung RUU tersebut secara prinsip, menandai pergeseran dari penentangannya selama ini. Berbicara melalui sambungan video, pejabat tersebut mengatakan, “Posisi kami adalah bahwa hukuman mati untuk teroris memiliki potensi keuntungan tetapi juga potensi kerugian.” Ia menambahkan, “Kami mendukung RUU tersebut dengan syarat bahwa itu tidak akan menjadi hukuman wajib, dengan diskresi.”
Pejabat Shin Bet tersebut menekankan bahwa efek pencegahan sangatlah kompleks, dengan memperingatkan bahwa eksekusi terkadang dapat memicu serangan balasan. Namun, ia mengatakan lanskap keamanan telah berubah sejak serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan memicu perang yang sedang berlangsung di Gaza. “Ancaman yang ditimbulkan hari ini dari Jalur Gaza sangat berbeda,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa kendali Israel yang lebih besar atas para tahanan telah mengurangi kekhawatiran sebelumnya tentang reaksi balik. “Memberlakukan hukuman mati pada teroris dapat berkontribusi” terhadap pencegahan, katanya, asalkan pihak berwenang mempertahankan diskresi.
Emosi memuncak di antara kerabat korban teror. Koby Samarno, yang putranya Yonatan jenazahnya dibawa ke Gaza, mengatakan kepada para anggota parlemen, “Saya tidak akan duduk di sini dan 1.200 keluarga lainnya tidak akan kehilangan orang yang mereka cintai jika teroris dijatuhi hukuman mati bahkan sebelum tragedi Tujuh Oktober.” Anggota keluarga yang berduka lainnya, Nati Smadar, mengatakan secara terus terang, “Saya tidak peduli apa kata dunia tentang kita yang memberi teroris hukuman mati.”
Kementerian Kehakiman menyampaikan pandangan yang sangat bertentangan. Lilach Wagner, kepala klaster pidana dan kejahatan berat kementerian tersebut, memperingatkan bahwa usulan tersebut menimbulkan kekhawatiran konstitusional, moral, dan hukum internasional. “Hukuman dengan mengeksekusi seseorang adalah hukuman yang ekstrem dan tidak dapat diubah,” katanya, sambil mencatat kasus-kasus vonis salah di luar negeri yang didokumentasikan. Mengutip Amerika Serikat, ia mengatakan, “222 narapidana yang dijatuhi hukuman mati dibebaskan.”
Wagner juga memperingatkan RUU tersebut dapat mengekspos Israel pada kritik internasional yang semakin intensif dan tantangan hukum, termasuk klaim ketidakpatuhan terhadap konvensi hak asasi manusia. Ia keberatan dengan ketentuan yang akan membuat hukuman mati menjadi wajib dalam kasus-kasus tertentu di Yudea dan Samaria, dengan mengatakan, “Persyaratan semacam itu bahkan tidak ada di AS dan bertentangan dengan posisi badan-badan profesional.” Ia menyimpulkan, “Menurut pendapat kami, undang-undang yang diusulkan seharusnya tidak dilanjutkan.”
MK Oposisi Gilad Kariv dari Partai Buruh mempertanyakan proses tersebut, meminta penilaian tertulis dari Shin Bet dan alternatif untuk hukuman wajib. Perwakilan Pembela Umum juga mengkritik apa yang mereka sebut sebagai pembenaran keamanan yang samar-samar dan kontradiktif.
Ketua komite MK Zvika Fogel dari partai sayap kanan Otzma Yehudit bersumpah untuk memajukan undang-undang tersebut. “RUU yang memberlakukan hukuman mati pada teroris tidak akan menjadi ‘huruf mati’,” katanya. “Kita tidak dapat mengabaikan kenyataan yang berubah di depan mata kita.” Fogel berpendapat bahwa anggota parlemen yang dipilih harus menanggapi tuntutan publik untuk pencegahan yang lebih kuat, dengan mengatakan RUU tersebut “memberitahu teroris berikutnya apa yang akan ia hadapi.”
RUU tersebut sekarang sedang dipersiapkan untuk pembacaan lebih lanjut di Knesset.
Satu-satunya individu yang pernah dieksekusi oleh Israel adalah Adolf Eichmann, arsitek Nazi dalam Holocaust. Ia digantung pada tahun 1962, dan abu jenazahnya disebarkan di laut setelah ia dinyatakan bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pengadilan Israel menjatuhkan hukuman mati kepada John Demjanjuk pada tahun 1988 atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan saat bekerja di berbagai kamp konsentrasi. Namun, Mahkamah Agung Israel membatalkan hukuman tersebut pada tahun 1993. Israel akhirnya ekstradisi Demjanjuk, yang kemudian dihukum di Jerman sebagai salah satu pelaku pembunuhan lebih dari 28.000 orang Yahudi di kamp pemusnahan Sobibor. Demjanjuk meninggal di Jerman saat mengajukan banding atas hukuman tersebut.




