Oleh David Israel • 17 November 2026
Yerusalem, 17 November 2026 (TPS-IL) — Para pemimpin daerah di Yudea dan Samaria pada hari Selasa mengecam sanksi Inggris terhadap delapan perusahaan konstruksi dan pengembang Israel yang beroperasi di wilayah tersebut, serta terhadap kelompok aktivis Tzav 9.
Menurut Kementerian Luar Negeri Inggris, langkah-langkah tersebut mencakup pembekuan aset dan diskualifikasi yang melarang direktur perusahaan memegang jabatan direksi. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran mencakup Harey Zahav, Z.F. Building Company, dan Mount Hebron Development Company, yang beroperasi di berbagai wilayah termasuk Ma’ale Adumim, Beitar Illit, dan Gush Etzion. Hemdat Shomron Ltd., perusahaan pengembangan lahan yasan dan konstruksi milik swasta yang aktif di Yudea dan Samaria serta Lembah Yordan, juga tercantum dalam daftar tersebut.
Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Tzav 9 (Perintah 9) atas perannya dalam memblokir pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kelompok tersebut menyatakan pihaknya bertindak atas dasar kekhawatiran bahwa pasokan dapat sampai ke tangan Hamas.
Hemdat Shomron menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi atau komunikasi langsung dari pihak berwenang Inggris dan baru mengetahui keputusan tersebut melalui media. Seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada The Press Service of Israel bahwa perusahaannya belum sempat memeriksa perinciannya atau menilai dampaknya. Juru bicara itu mengatakan perusahaan memahami bahwa pihaknya dimasukkan ke dalam daftar karena kegiatan konstruksinya yang ekstensif di Yudea dan Samaria.
Reut Ben Haim dari Tzav 9 mengatakan kepada TPS-IL bahwa “perundungan Inggris terhadap perusahaan, organisasi, dan warga negara Israel merupakan langkah serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa jawaban.” Dia mengatakan kecaman atau protes diplomatik yang sopan saja tidak cukup, dan menuntut agar pemerintah Israel memberikan perlindungan serta bantuan hukum kepada pihak-pihak yang terdampak. Dia juga mengatakan Israel “harus menghentikan bantuan yang memperkuat dan memberdayakan Hamas.”
Sanksi tersebut diumumkan menjelang tenggat waktu penawaran untuk proyek koridor E1, yang berencana menambah 2.167 unit rumah di wilayah yang memisahkan Yudea di selatan dari Samaria di utara. Para kritikus mengatakan proyek ini akan membuat negara Palestina yang berkesinambungan secara wilayah hampir mustahil terwujud. Pemerintah Inggris menyatakan langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk membatasi pendanaan bagi proyek tersebut dan menjaga prospek solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband memperingatkan dunia usaha agar tidak mengambil keuntungan dari pembangunan E1, dengan alasan bahwa pembangunan oleh Israel di sana melanggar hukum internasional dan merusak prospek perdamaian.
Kepala Dewan Regional Samaria Yossi Dagan mengatakan: “Tidak ada negara yang lebih kolonialis daripada Inggris dan tidak ada pemerintah yang lebih munafik daripada Partai Buruh. Bangsa Yahudi bangga berdiri di sisi sejarah yang benar. Dari sini, kita membela Negara Israel dan masa depan Eropa, termasuk dari orang-orang bodoh di pemerintahan Inggris.”
“Kami akan membangun lebih banyak lagi di Yudea dan Samaria serta Yerusalem, jantung tanah kami, jantung tanah air kami, Tanah Alkitab. Dari sini, dari Samaria, garis depan yang membela Eropa, kami akan membawa keamanan bagi seluruh Israel,” tambah Dagan.
Dia juga mengatakan: “Kami bertekad mencegah apa yang terjadi di jalan-jalan London dan Paris terjadi di sini. Kami memperjuangkan keadilan historis dan membela masa depan peradaban manusia dari sini, termasuk dari orang-orang bodoh di pemerintahan Inggris di London … Bangsa Israel akan menang.”
Kepala Dewan Beit El Shai Alon menuduh London bersikap munafik dan menyebut langkah tersebut sebagai “antisemitisme baru.” Dia mendesak diambilnya langkah-langkah ekonomi dan keamanan terhadap pihak-pihak yang menargetkan bisnis Israel. [Pertanyaan: langkah mana, dan terhadap siapa?]
Yisrael Ganz, yang mengetuai Dewan Yesha dan memimpin Dewan Regional Binyamin, mengatakan sanksi tersebut akan berdampak langsung terhadap warga Israel dan mata pencaharian mereka. Dia menuntut tindakan diplomatik, hukum, dan ekonomi untuk mencabut sanksi-sanksi itu.
Kepala Dewan Beit Aryeh-Ofarim Sharon Alfasi mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan, infrastruktur, serta pembentukan permukiman baru dan lembaga-lembaga publik di Yudea dan Samaria. “Masa depan kita tidak akan ditentukan di London,” katanya.



