Oleh Pesach Benson • 20 Oktober 2026

Yerusalem, 20 Oktober 2026 (TPS-IL) — Para pemimpin politik Israel saling melontarkan tuduhan pada hari Selasa setelah polisi militer menahan lebih dari 40 pelajar Ortodoks (Haredi) di Bandara Ben Gurion pada hari Selasa, dengan penangkapan tersebut memicu klaim adanya campur tangan politik hanya satu pekan sebelum pemilu 27 Oktober di Israel.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam penahanan tersebut sebagai hal yang “tidak dapat diterima,” sementara para pemimpin partai Haredi United Torah Judaism dan Shas menuduh aparat penegak hukum berusaha memengaruhi pemilu. Pemimpin oposisi Naftali Bennett sementara itu menuduh Netanyahu berupaya meraih dukungan politik Haredi melalui pengecualian dinas militer.

Para pelajar tersebut, yang merupakan anggota gerakan Hasidut Chabad-Lubavitch, ditahan pada Selasa pagi saat kembali dari studi keagamaan selama satu tahun di markas internasional gerakan tersebut di New York. Beberapa dari mereka paspornya disita setelah pihak berwenang mengidentifikasi mereka sebagai terduga penolak wajib militer.

Puluhan orang yang ditahan dilaporkan telah dibebaskan, sementara yang lainnya dipindahkan ke tahanan militer di pusat perekrutan Pasukan Pertahanan Israel di Tel Hashomer, dekat Tel Aviv, untuk menjalani proses disipliner. Menurut Radio Angkatan Darat, mereka yang masih ditahan dapat ditawari opsi untuk segera mendaftar wamil dengan imbalan penangguhan hukuman. Mereka yang menolak dapat menghadapi persidangan dan hukuman penjara militer.

Pemimpin United Torah Judaism Rabbi Yaakov Asher menuduh bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya bermotif politik untuk mengintimidasi para pemilih ultra-Ortodoks, atau Haredi.

“Sejak beberapa waktu lalu, saya telah memperingatkan tentang upaya-upaya untuk mengacaukan proses pemilu” melalui “penangkapan yang tidak perlu” yang bertujuan untuk “menanamkan rasa takut dan teror pada publik Haredi,” kata Asher.

Ia meminta Hakim Noam Sohlberg, ketua Komite Pemilihan Umum Pusat, untuk turun tangan, dengan alasan bahwa penangkapan tersebut melayani kepentingan politik ketimbang militer.

Shas juga menuduh Jaksa Agung Gali Baharav-Miara melakukan “campur tangan politik yang terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam kampanye pemilu,” serta mengklaim bahwa instruksinya telah menyebabkan terjadinya penangkapan-penangkapan tersebut. Partai tersebut menyatakan ketua fraksinya, anggota Knesset Yinon Azoulay, tengah berkoordinasi dengan para pejabat tinggi militer untuk mengupayakan pembebasan para tahanan.

Awal bulan ini, Baharav-Miara menginstruksikan militer untuk kembali menangkap pria-pria yang tidak mematuhi perintah perekrutan wamil, setelah Pasukan Pertahanan Israel mengakui bahwa penegakan hukum terhadap para penolak wamil Haredi belum aktif berjalan.

Netanyahu membela pentingnya studi keagamaan dalam sebuah wawancara hari Selasa dengan stasiun radio Kol Barama, dengan mengatakan bahwa penangkapan tersebut merusak upaya untuk merundingkan kesepakatan wajib militer bagi warga Haredi.

“Kita harus menjaga dunia studi Taurat karena hal itu telah menjaga kita,” katanya, merujuk pada pendidikan keagamaan Yahudi. Namun, ia menambahkan bahwa pengecualian seharusnya tidak mencakup semua orang. “Saya sangat menghormati dunia studi Taurat, tetapi siapa pun yang tidak belajar harus mendaftar wajib militer.”

Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, pemimpin partai Beyachad, menuduh Netanyahu lebih memprioritaskan politik koalisi daripada kewajiban militer.

“Kesepakatan Bibi-Deri telah terbongkar, dan sekarang sudah resmi: penghindaran wajib militer demi kekuasaan,” kata Bennett, merujuk pada Netanyahu dan pemimpin Shas Aryeh Deri.

Perselisihan mengenai perekrutan wamil bagi kaum Haredi kian meruncing sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, seiring Israel memperluas operasi militer dan menghadapi tekanan untuk menambah jumlah pasukan. Para pemimpin Haredi secara tradisional menolak wajib militer, dengan mengedepankan studi keagamaan sebagai nilai utama dan berargumen bahwa kerangka militer dapat bertentangan dengan cara hidup komunitas mereka.

Dinas militer bersifat wajib bagi sebagian besar warga negara Israel. Namun, Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, dan para rabbi terkemuka mencapai kesepakatan “status quo” informal yang mana para pria Haredi yang belajar di yeshiva, atau seminari keagamaan, sebagian besar dibebaskan dari dinas militer. Pada saat itu, hanya ada beberapa ratus pria yang belajar di yeshiva.