Oleh Pesach Benson • 18 November 2026
Yerusalem, 18 November 2026 (TPS-IL) — Parlemen Israel pada hari Rabu melakukan pemungutan suara untuk mulai membongkar bagian-bagian dari perombakan sistem peradilan yang diberlakukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang akan segera berakhir masa jabatannya, membuka pertarungan politik baru mengenai keseimbangan kekuasaan antara pejabat terpilih, pengadilan, dan institusi negara lainnya.
Langkah pertama, yang bertujuan membatalkan perubahan pada cara pengangkatan hakim, lolos dalam pembacaan awal dengan 62 suara berbanding 46. RUU tersebut sekarang akan diserahkan ke komite parlemen untuk pembahasan lebih lanjut.
Pemungutan suara ini menandai kemenangan legislatif awal bagi aliansi oposisi yang dipimpin oleh mantan panglima militer Gadi Eisenkot. Partai Yashar miliknya mengamankan posisi penting di parlemen pada hari Selasa ketika salah satu anggotanya, Matan Kahana, terpilih sebagai ketua Knesset, parlemen Israel yang beranggotakan 120 orang, melalui pemungutan suara 66-52.
Dengan dukungan partai-partai Arab, aliansi Eisenkot saat ini menguasai mayoritas di badan legislatif, meskipun negosiasi untuk membentuk pemerintahan baru masih berlangsung. Blok tersebut memanfaatkan keunggulan ini untuk mengusulkan undang-undang yang akan membatalkan sejumlah langkah kontroversial yang diperkenalkan selama masa jabatan Netanyahu sebelumnya.
Selain pengangkatan hakim, perubahan yang diusulkan menargetkan kewenangan jaksa agung, penanganan pemerintah terhadap penyelidikan pelanggaran polisi, serta undang-undang yang mengatur masa jabatan perdana menteri. Para anggota parlemen juga berupaya mencabut undang-undang penyiaran baru yang dipromosikan oleh Menteri Komunikasi Shlomo Karhi, yang memperluas pengaruh pemerintah terhadap lanskap media di Israel.
Jaksa agung adalah penasihat hukum paling senior bagi pemerintah Israel, dan jabatan tersebut secara tradisional memainkan peran penting dalam menentukan apakah tindakan pemerintah mematuhi hukum. Pemerintahan Netanyahu berupaya melemahkan kewenangan tersebut, termasuk dengan mengizinkan para menteri mengabaikan opini hukum jaksa agung.
Undang-undang mengenai penunjukan hakim akan membatalkan perubahan pada Komite Pemilihan Yudisial, badan yang bertanggung jawab memilih hakim. Usulan pembatalan tersebut akan memulihkan komposisi dan prosedur kerja komite sebelumnya.
Roy Folkman, anggota parlemen dari Yashar yang memimpin Komite Pengaturan Knesset, membela keputusan untuk meninjau kembali reformasi tersebut, dengan mengatakan bahwa sistem checks and balances di negara tersebut perlu dilindungi.
“Kedaulatan diwakili di Knesset, tetapi di sampingnya ada dua otoritas tambahan dan sistem checks and balances,” kata Folkman, mengacu pada cabang yudikatif dan eksekutif.
Ia juga memperingatkan agar tidak membiarkan mayoritas parlemen sementara melakukan perubahan mendasar pada kerangka konstitusi Israel. “Undang-Undang Dasar Negara Israel tidak dapat diubah dengan suara mayoritas sederhana,” katanya.
Komite Pengaturan menyetujui prosedur yang dipercepat pada hari Rabu, yang memungkinkan beberapa RUU melewati masa tunggu normal 45 hari sebelum dibahas di parlemen. Komite-komite khusus sekarang akan mempersiapkan usulan tersebut untuk pembacaan tambahan.
Peluang politik untuk upaya ini mungkin singkat. Eisenkot memiliki waktu hingga akhir Desember untuk membentuk pemerintahan. Jika ia gagal, Presiden Isaac Herzog dapat memberi Netanyahu kesempatan lain, yang berpotensi mengembalikan agenda legislatif ke tangan blok politik perdana menteri yang akan segera berakhir masa jabatannya itu.
Bahkan dengan persetujuan pada hari Rabu, usulan pencabutan tersebut masih jauh dari resmi menjadi undang-undang: masing-masing harus melewati tiga pembacaan parlemen lagi.
Eisenkot memiliki waktu 28 hari sejak menerima mandat presiden untuk menyampaikan pemerintahannya kepada Knesset guna mendapatkan mosi percaya. Batas waktu untuk periode awal adalah 6 Desember, tetapi presiden biasanya memberikan perpanjangan 14 hari, menggeser batas waktu terakhir Eisenkot menjadi 20 Desember.
Jika Eisenkot gagal, Herzog diperkirakan akan mencalonkan Netanyahu sebagai kandidat kedua paling lambat 23 Desember, dengan batas waktu 20 Januari. Jika upaya itu juga gagal, sedikitnya 61 anggota Knesset dapat merekomendasikan kandidat ketiga paling lambat 10 Februari, yang memiliki waktu hingga 26 Februari untuk membentuk pemerintahan. Jika tidak, Knesset secara otomatis dibubarkan, memicu diadakannya pemilihan umum pada 27 Mei.




