Oleh Pesach Benson • 23 Agustus 2026

Yerusalem, 23 Agustus 2026 (TPS-IL) — Mantan analis intelijen AS dan terpidana mata-mata Jonathan Pollard mengumumkan pada hari Minggu bahwa ia memasuki kancah politik Israel dan akan mencalonkan diri untuk Knesset.

Muncul bersama mantan wakil menteri luar negeri Sharren Haskel di Tembok Ratapan, Pollard mengatakan ia akan mencalonkan diri untuk Knesset melalui partai yang baru dibentuk, “Israel First”, yang didirikan oleh Haskel.

Pollard yang berusia 72 tahun mengatakan kegagalan seputar serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah meyakinkannya bahwa Israel telah “ditinggalkan dan dikhianati” oleh kepemimpinannya.

“Bersama Anda, saya berharap akan ada pemerintahan baru yang mendedikasikan diri untuk melindungi tanah dan rakyat Israel,” kata Pollard.

Pollard mengatakan ia telah mengenal banyak anggota Knesset tetapi setelah 7 Oktober, “tidak ada seorang pun yang mau bertanggung jawab.”

Ia juga memuji Haskel atas upayanya di masa lalu demi dirinya, dengan mengatakan bahwa Haskel telah bekerja secara diam-diam dan efektif tanpa mencari pujian.

“Satu-satunya cara untuk mencegah 7 Oktober lainnya adalah dengan menempatkan orang-orang seperti Anda di posisi yang bertanggung jawab,” kata Pollard.

Haskel menyambut baik keputusan Pollard untuk bergabung dengan platform politiknya, dengan mengatakan bahwa dukungannya adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab.

Pollard, seorang Yahudi kelahiran Amerika, ditangkap oleh FBI pada tahun 1985 saat bekerja sebagai analis intelijen Angkatan Laut AS sipil di Washington. Ia mengaku bersalah atas pemberian informasi rahasia kepada Israel dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1987.

Ia dibebaskan bersyarat pada tahun 2015 dan pindah ke Israel pada tahun 2020 setelah pembatasan terhadap pergerakannya berakhir.

Haskel yang lahir di Kanada adalah mantan anggota parlemen Likud yang kemudian bergabung dengan partai New Hope milik Gideon Sa’ar. Haskel berpisah dari Sa’ar pada Juli 2026 setelah ia mendukung undang-undang yang melindungi para penolak wajib militer Haredi dari penangkapan, yang menurutnya merusak keamanan nasional dan prinsip-prinsipnya.

Warga Israel akan memberikan suara mereka pada 27 Oktober 2026.