Yerusalem, 9 April 2026 (TPS-IL) — Kerangka kerja untuk mempermudah proses penerimaan tunjangan pengangguran bagi mereka yang berada dalam cuti tanpa gaji selama perang dengan Iran akhirnya disahkan di Knesset.

Rancangan undang-undang tersebut mencakup sejumlah langkah pelonggaran yang signifikan untuk memperluas kelayakan bagi warga:

1. Memperpendek periode kelayakan minimum untuk cuti tanpa gaji dari 30 hari menjadi 10 hari. Kelayakan untuk tunjangan pengangguran dimulai pada hari pertama.
2. Pembatalan persyaratan untuk menggunakan hari cuti yang telah dikumpulkan sebagai syarat untuk menerima tunjangan pengangguran – sehingga dimungkinkan untuk cuti tanpa gaji dan mengumpulkan hari cuti secara bersamaan.

3. Tambahan hari cuti tanpa gaji bagi mereka yang sedang cuti tanpa gaji selama perang, sehingga mereka dapat cuti tanpa gaji dan menerima kompensasi lagi.

4. Pembatalan masa tunggu lima hari pertama – menerima tunjangan pengangguran sejak hari pertama.

5. Memperpendek periode kualifikasi yang disyaratkan menjadi enam bulan kerja dari 18 bulan, dan hanya tiga bulan bagi penyandang disabilitas, pasangan anggota dinas cadangan yang bekerja lebih dari 90 hari dalam tahun lalu, korban luka Militer Israel dan korban permusuhan serta pasangan mereka sejak 7 Oktober dan seterusnya dalam kondisi tertentu, tentara yang telah diberhentikan, dan evakuasi konflik saat ini.

6. Karyawan yang mengambil hari cuti dan berhak atas kompensasi untuk cuti tanpa gaji akan dapat mengubahnya dan menerima kompensasi tersebut sehingga mereka akan memiliki kembali hari cuti yang mereka miliki sebelum operasi.

7. Mereka yang belum berhak atas tunjangan pengangguran dan melahirkan selama perang akan berhak atas tunjangan kehamilan setelah melahirkan.

Undang-undang tersebut akan berlaku sejak dimulainya permusuhan, 28 Februari, hingga 14 April, dan akan tunduk pada perpanjangan satu bulan berdasarkan perintah Menteri Keuangan.