Yerusalem, 20 November, 2026 (TPS-IL) — Kementerian Sains dan Teknologi Israel menerbitkan draf Undang-Undang Luar Angkasa pada hari Kamis, mengusulkan kerangka regulasi bagi kegiatan antariksa yang dilakukan oleh warga negara dan perusahaan Israel, baik di dalam maupun di luar negeri.

Undang-undang ini akan mewajibkan izin pemerintah terlebih dahulu untuk meluncurkan wahana antariksa, mengendalikan objek di luar angkasa, menambang benda langit, serta membeli atau menjual objek antariksa, termasuk satelit.

Izin dapat disyaratkan dengan standar keselamatan, perlindungan lingkungan, dan langkah-langkah untuk mengurangi sampah antariksa. Usulan ini juga akan membentuk badan pendaftaran nasional yang mendokumentasikan objek-objek antariksa yang diluncurkan, termasuk identifikasi, tanggal dan lokasi peluncuran, tujuan, serta jalur orbitnya, dengan sejumlah informasi yang dapat diakses oleh publik.

Undang-undang tersebut akan mengatur pertanggungjawaban atas kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan antariksa, menyediakan kompensasi bagi negara, dan mewajibkan asuransi.

Kementerian tersebut menyatakan kerangka kerja ini akan membantu Israel memenuhi kewajiban perjanjian internasionalnya sekaligus menangani kekhawatiran keamanan nasional dan memberikan prosedur regulasi yang lebih jelas bagi perusahaan antariksa Israel.