Oleh David Israel • 3 November 2026

Yerusalem, 3 November 2026 (TPS-IL) — Sanksi-sanksi Eropa yang menargetkan bisnis Israel di Yudea dan Samaria berisiko memperburuk kondisi ekonomi yang mendorong warga Palestina mencari masa depan di tempat lain, termasuk di Eropa sendiri, demikian peringatan para pakar kepada The Press Service of Israel. Sanksi, seperti yang baru-baru ini dipelopori oleh Inggris, dapat merusak bisnis dan memicu emigrasi warga Palestina ke Eropa, kata mereka.

Bagi warga Palestina yang dipekerjakan oleh bisnis-bisnis Israel, dampak dari boikot dan sanksi dapat dirasakan langsung. Para pekerja di zona-zona industri Israel di Yudea dan Samaria kerap kali berpenghasilan hampir dua kali lipat dibanding rekan-rekan mereka yang bekerja untuk pemberi kerja Palestina. Penutupan atau pemindahan bisnis-bisnis ini dapat merampas ribuan warga Palestina dari pekerjaan bergaji relatif baik, menjerumuskan mereka ke dalam pengangguran atau memaksa mereka menerima upah yang jauh lebih rendah.

Tekanan ekonomi ini terjadi di tengah fenomena emigrasi warga Palestina yang lebih luas. Berbagai survei berulang kali menemukan bahwa sejumlah besar warga Palestina, terutama kaum muda, akan pergi jika diberi kesempatan. Kesulitan ekonomi, rasa tidak aman, dan pesimisme tentang masa depan termasuk di antara alasan-alasan utamanya.

Hasilnya adalah kontradiksi yang berkembang: Pemerintah-pemerintah Eropa yang menyatakan ingin memperbaiki kondisi hidup warga Palestina mungkin mendukung kebijakan-kebijakan yang justru membuat bertahan hidup di komunitas-komunitas Palestina menjadi semakin sulit.

Seorang pebisnis Israel dari Kawasan Industri Barkan di Samaria mengatakan kepada TPS-IL bahwa ia tidak meragukan nasib ratusan warga Palestina yang ia pekerjakan. Zvika tidak menyebutkan nama belakangnya, karena tidak ingin menarik perhatian gerakan boikot.

“Mereka akan menjadi pihak pertama yang menderita,” katanya kepada The Press Service of Israel. “Kami menyediakan mata pencaharian bagi mereka, dan jika hal ini menimbulkan kerusakan pada bisnis kami, hal pertama yang akan terjadi adalah mereka akan kehilangan pekerjaan dan menganggur.”

Dalam pandangan Zvika, dampak dari langkah-langkah UE tersebut akan mencakup “kerusakan besar pada sektor industri yang luas yang mempekerjakan puluhan ribu pekerja.”

“Saya ingin menegaskan bahwa para pekerja ini menerima kondisi kerja yang sama seperti warga Israel, termasuk seluruh tunjangan sosial. Mereka memperoleh gaji yang baik. Jika mereka bisa mendapatkan pekerjaan pada pemberi kerja Palestina, upah di sana kira-kira 20% dari yang kami bayarkan. Namun mendapatkan pekerjaan seperti itu sama sekali tidak terjamin.”

Pekerja Terjebak di Tengah Perselisihan

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Perserikatan Bangsa-Bangsa, produk domestik bruto (PDB) riil di Otoritas Palestina (PA), termasuk Yerusalem timur, terkontraksi sebesar 17,1% antara kuartal pertama tahun 2023 dan kuartal pertama tahun 2025. Bank Dunia melaporkan bahwa gabungan PDB riil di PA dan Gaza terkontraksi sebesar 28% pada tahun 2024, anjlok menjadi $10,6 miliar dan menghapus 15 tahun pertumbuhan ekonomi.

Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS) melaporkan bahwa pengangguran di PA melonjak dari sekitar 14% pada kuartal ketiga tahun 2023 (129.000 orang) menjadi 29,5% pada kuartal pertama tahun 2026 (294.000 orang) dan 27,9% pada kuartal kedua 2026 (284.000 orang).

Sementara itu, jumlah warga Palestina dari PA yang dipekerjakan oleh majikan Israel mencapai 53.000 orang pada kuartal kedua 2026, naik dari 48.000 orang pada kuartal sebelumnya. Angka ini mencakup warga Palestina yang bekerja baik di dalam wilayah Israel maupun di komunitas-komunitas Israel di Yudea dan Samaria.

Menurut PCBS, lebih dari 35.000 orang bekerja di dalam Garis Hijau, garis gencatan senjata pra-1967, sementara 17.600 lainnya dipekerjakan di komunitas-komunitas Israel di Yudea dan Samaria. Upah harian rata-rata gabungan mereka tercatat sebesar NIS 263,40 ($84,14), hampir dua kali lipat dari NIS 134,30 ($42,90) yang diperoleh warga Palestina yang bekerja untuk pemberi kerja Palestina.

Kendati demikian, sebuah artikel bulan Oktober 2026 yang diterbitkan oleh Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs (JCFA) memperingatkan bahwa sanksi Inggris terhadap produk-produk buatan bisnis Israel di Yudea dan Samaria dapat berdampak serius bagi para pekerja Palestina yang dipekerjakan di sana. Artikel yang ditulis oleh mantan Duta Besar Israel untuk Kanada Alan Baker dan Maurice Hirsch, direktur Prakarsa Akuntabilitas dan Reformasi Otoritas Palestina JCFA, memperingatkan bahwa sanksi dapat mendorong bisnis-bisnis Israel untuk memberhentikan para karyawan Palestina. Israel juga dapat mempertimbangkan pencabutan izin kerja, yang berpotensi memengaruhi kelompok lebih luas beranggotakan 53.000 warga Palestina yang dipekerjakan oleh majikan Israel, termasuk mereka yang bekerja di dalam Garis Hijau. Dengan angka pengangguran Palestina yang telah mendekati 30%, mereka memperkirakan hilangnya posisi-posisi bergaji relatif baik ini dapat mendongkrak angka tersebut menjadi 32%-34%.

Para pekerja Palestina dapat menghadapi dua risiko berbeda: penurunan pesanan Eropa dapat menyebabkan bisnis-bisnis terdampak di Yudea dan Samaria memangkas pekerjaan, yang berpotensi memengaruhi sebagian dari 17.600 warga Palestina yang dipekerjakan di sana, sementara keputusan apa pun oleh Israel untuk mencabut izin kerja sebagai tanggapan atas pembatasan tersebut juga dapat memengaruhi warga Palestina yang bekerja di dalam Garis Hijau. Hirsch dan Baker menggambarkan hal yang terakhir ini sebagai kemungkinan tindakan balasan dari Israel.

Dalam komentar kepada TPS-IL, Hirsch menggambarkan pendekatan Eropa sebagai “kemunafikan yang gila.” Ia berargumen bahwa sementara negara-negara Eropa telah menerima jutaan pengungsi dari Suriah dan wilayah lain di Timur Tengah, mereka jauh kurang bersedia menerima warga Palestina, bahkan selama masa perang.

Menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel melarang sekitar 115.000 pekerja Palestina pemegang izin untuk memasuki negara tersebut. Menurut Gisha, sebuah LSM hak asasi manusia dan bantuan hukum Israel yang berfokus pada kebebasan bergerak warga Palestina, dari sekitar 48.000 izin kerja yang ditangguhkan saat perang meletus, sekitar 32.000 telah diperbarui pada tahun 2024. Namun demikian, pembaruan izin tidak membuktikan berapa banyak pekerja yang benar-benar kembali ke pekerjaan mereka.

Eksodus yang Sunyi

Kesulitan ekonomi merupakan bagian dari masalah yang lebih luas: warga Palestina telah meninggalkan komunitas mereka demi mencari peluang di luar negeri, khususnya di Eropa dan Amerika Utara.

Jerman secara historis telah menjadi tujuan utama Eropa bagi para pencari suaka asal Palestina, sementara Yunani dan Siprus berfungsi sebagai titik masuk penting. Komunitas warga Palestina yang mapan juga ada di Swedia, Denmark, Prancis, Belanda, dan Inggris Raya.

Jumlah pasti emigrasi warga Palestina sulit dipastikan. Antara tahun 2015-2025, negara-negara anggota Uni Eropa menerima 216.000 permohonan suaka pertama kali dari orang-orang yang terdaftar tanpa kewarganegaraan, berkewarganegaraan tidak diketahui, atau sebagai warga negara Palestina.

Keinginan untuk pergi sudah ada sebelum perang saat ini. Pada September 2022, Dr. Khalil Shikaki, direktur Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) yang berbasis di Ramallah, melaporkan bahwa rata-rata 30% warga Palestina telah menyatakan keinginan untuk beremigrasi selama satu dekade sebelumnya. Angka tersebut mencapai 41% di Gaza, dibandingkan dengan 23% di PA. Di kalangan generasi muda berusia 18 hingga 29 tahun, rata-ratanya adalah 42%, melonjak hingga 53% di Gaza.

Shikaki mengaitkan keinginan untuk pergi ini dengan ketidakpuasan terhadap kondisi hidup, rasa tidak aman, dan pesimisme terkait rekonsiliasi antara PA dan Gaza.

Survei-survei PCPSR lainnya menemukan bahwa antara 25% dan 33% warga Palestina akan pergi jika diberikan kesempatan.

Dr. Mordechai Kedar, seorang pakar Israel tentang kebudayaan Arab dan dosen di Bar-Ilan University, mengatakan kepada TPS-IL bahwa eksodus warga Palestina lebih menonjol di kalangan generasi muda.

“Terjadi eksodus yang sangat besar dari Yudea dan Samaria saat ini. Sejumlah besar orang pergi, terutama kaum muda. Sebagian besarnya adalah pria muda, tetapi ternyata wanita muda juga ikut pergi,” ujarnya.

Kedar mengemukakan bahwa perubahan sikap keluarga juga turut berperan. Secara tradisional, katanya, beberapa keluarga Arab enggan mengizinkan anak perempuan yang belum menikah untuk bepergian ke luar negeri secara mandiri, tetapi seiring dengan semakin banyaknya pemuda yang pergi, menurutnya, beberapa keluarga semakin bersedia mengizinkan anak perempuan mereka untuk beremigrasi pula.

Eropa yang Terbelah

Uni Eropa masih terbelah terkait usulan pembatasan perdagangan dengan komunitas-komunitas Israel di Yudea dan Samaria. Sejumlah negara anggota mendorong tindakan yang lebih keras menyusul pendapat penasihat Mahkamah Internasional tahun 2024 mengenai kebijakan Israel di wilayah-wilayah Palestina. Jerman, Austria, Hungaria, dan Republik Ceko menentang pelarangan perdagangan secara menyeluruh.

Di bawah Perjanjian Asosiasi UE-Israel, perlakuan perdagangan preferensial tidak berlaku bagi barang-barang yang berasal dari komunitas-komunitas Israel di Yudea dan Samaria. Kendati demikian, banyak produk masih dapat memasuki pasar Eropa di bawah pengaturan tarif standar negara yang paling disukai (most-favored-nation), tergantung pada klasifikasinya.

Sebuah putusan Mahkamah Kehakiman Eropa tahun 2019 mewajibkan produk-produk makanan yang berasal dari wilayah-wilayah yang diduduki oleh Israel untuk mencantumkan wilayah asalnya dan, jika berlaku, mengindikasikan apakah produk tersebut berasal dari permukiman Israel. Pada Juli 2026, Komisi Eropa menyajikan opsi-opsi pembatasan lebih lanjut kepada para menteri perdagangan, termasuk izin ekspor khusus untuk perusahaan yang beroperasi di komunitas-komunitas Israel di Yudea dan Samaria, tarif lebih tinggi untuk produk-produk mereka, serta larangan perdagangan sebagian maupun penuh.

Tanpa kesepakatan di tingkat UE, beberapa negara menjalankan atau mengumumkan pembatasan nasional terhadap perdagangan dengan komunitas-komunitas Israel di Yudea dan Samaria. Pada September 2026, Inggris mengumumkan rencana untuk melarang impor barang-barang dari komunitas-komunitas ini dan memberlakukan langkah-langkah terarah terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam perluasan permukiman. Pemerintah menyatakan undang-undang untuk pembatasan yang lebih luas tersebut diperkirakan terbit dalam waktu enam hingga sembilan bulan.

Prancis dan Kanada juga mengumumkan rencana untuk memberlakukan larangan nasional terhadap barang-barang permukiman. Inggris, Prancis, dan Kanada menyambut baik langkah-langkah yang telah diambil atau sedang diterapkan oleh Irlandia, Spanyol, Norwegia, Belgia, dan Belanda. Sementara itu, Denmark, Finlandia, Islandia, Polandia, Portugal, dan Swedia berjanji mendukung tindakan lanjutan, namun belum mengumumkan larangan serupa.