Oleh Pesach Benson • 4 November 2025
Yerusalem, 4 November 2025 (TPS-IL) — Pengawas Keuangan Negara Israel dengan tajam mengkritik pemerintah pada hari Selasa atas penanganan keuangan masa perang, dengan mengatakan bahwa manajemen fiskal yang buruk, kurangnya akuntabilitas, dan kesiapan yang tidak memadai memperumit tanggapan negara terhadap salah satu konflik termahal dalam sejarah.
“Sekitar 30 persen dari anggaran perang sipil, yang berjumlah total NIS 3,6 miliar ($1,1 miliar), tidak dialokasikan ke dalam kode anggaran terpisah,” kata Pengawas Keuangan Negara Matanyahu Englman. “Hal ini membuat mustahil untuk memantau apakah dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan masa perang.”
Pengawas Keuangan Negara, yang juga dikenal sebagai Ombudsman Negara, secara berkala merilis laporan yang mengaudit kesiapan Israel dan efektivitas kebijakan pemerintah.
Laporan Englman menyebutkan bahwa pemerintah menambahkan hampir NIS 25,9 miliar ($7,9 miliar) dalam pengeluaran darurat pada bulan-bulan terakhir tahun 2023—NIS 17 miliar untuk operasi militer dan NIS 8,8 miliar ($2,7 miliar) untuk kebutuhan sipil seperti perumahan bagi para pengungsi, kompensasi bagi dunia usaha, dan penyediaan layanan kesehatan. Sebagian besar uang ini dihabiskan dengan cepat dan tanpa pelacakan yang tepat.
Israel membiayai perang tersebut sepenuhnya melalui utang, mendorong defisit fiskal negara itu menjadi 4,1 persen dari PDB pada tahun 2023, dibandingkan dengan surplus pada tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2023, total defisit Israel mencapai NIS 77,5 miliar ($23,8 miliar). Laporan tersebut mengutip data Bank Israel yang memperkirakan total biaya konflik tersebut mencapai NIS 270 miliar ($82,9 miliar) dari tahun 2023 hingga 2025, termasuk rekonstruksi, pembayaran bunga, dan perkiraan peningkatan anggaran pertahanan tahunan sebesar NIS 20 miliar ($6,1 miliar).
Sebagian besar pengeluaran tersebut terjadi hanya setelah Knesset mengesahkan anggaran darurat pada tanggal 14 Desember 2023—lebih dari dua bulan setelah perang dimulai. Pengawas tersebut mencatat bahwa pembayaran terkait perang sebesar NIS 17,2 miliar ($5,28 miliar) dilakukan pada bulan Desember saja. “Konsentrasi pembayaran pada akhir tahun fiskal ini menimbulkan kekhawatiran tentang perencanaan keuangan, pelaksanaan, dan transparansi selama salah satu keadaan darurat nasional paling krusial di Israel,” kata laporan tersebut.
Audit tersebut juga menyoroti kelemahan sistemik dalam kesiapan ekonomi Israel untuk konflik skala besar. Terlepas dari pengalaman perang selama beberapa dekade, Kementerian Keuangan tidak memiliki cadangan darurat khusus, mekanisme pendanaan cepat, dan rencana darurat ekonomi yang komprehensif. “Kementerian tidak mengalokasikan cadangan anggaran yang dapat segera digunakan dalam keadaan darurat besar,” kata laporan tersebut. Cadangan semacam itu baru diperkenalkan dalam anggaran tahun 2025, dengan NIS 4 miliar ($1,2 miliar) disisihkan untuk keadaan darurat.
Koordinasi antar badan pemerintah juga kurang. Ruang komando darurat Kementerian Keuangan, yang seharusnya mengawasi tanggapan keuangan, “tidak menyertakan perwakilan dari divisi utama seperti Departemen Anggaran dan Kantor Akuntan Jenderal,” sehingga menunda bantuan ke kotamadya dan para pengungsi di selatan.
Laporan tersebut juga mengkritik kegagalan tata kelola yang lebih luas. Baik Kementerian Keuangan maupun forum ekonomi kabinet tidak melakukan latihan perencanaan yang serius untuk perang yang berkepanjangan dan multi-front. “Latihan internal komprehensif terakhir untuk perang total diadakan pada tahun 2011,” kata laporan tersebut, “dan tidak ada latihan yang dilakukan sejak saat itu untuk menguji kesiapan menghadapi peristiwa semacam itu.”
Dampak perang terhadap ekonomi Israel sangat parah. Pertumbuhan PDB turun dari 2 persen pada tahun 2023 menjadi hanya 0,9 persen pada tahun 2024, sementara rasio utang terhadap PDB naik menjadi 69 persen, naik dari 60 persen sebelum konflik. Bank Israel memperkirakan total kerugian output nasional sebesar NIS 90 miliar ($27,6 miliar) selama dua tahun.
“Durasi perang Pedang Besi yang berkepanjangan dan konsekuensi ekonominya menunjukkan bahwa perencanaan darurat negara tidak memadai,” demikian kesimpulan laporan tersebut. “Kementerian Keuangan harus belajar dari pengalaman ini untuk memastikan krisis di masa depan ditangani secara tepat waktu, transparan, dan efisien.”
Kementerian Keuangan tidak menanggapi pertanyaan dari The Press Service of Israel.
Sekitar 1.200 orang tewas dan 252 warga Israel serta warga negara asing disandera oleh Hamas selama serangan 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Jenazah 11 sandera masih berada di Jalur Gaza.