Laporan tersebut meneliti, antara lain, kebijakan yang ada di Kementerian Pertahanan mengenai masalah ini, implementasinya secara praktis, dan antarmuka antara Kementerian dan perusahaan pertahanan, dengan latar belakang kewajiban Negara Israel berdasarkan hukum Israel dan komitmen internasionalnya, termasuk Konvensi OECD tentang Pemberantasan Penyuapan Pejabat Publik Asing.
Menurut temuan audit, penggunaan agen pemasaran dalam transaksi ekspor pertahanan melibatkan risiko kepatuhan dan korupsi, sebagian karena lingkup aktivitas, karakteristik pasar yang relevan, dan besaran biaya yang dibayarkan. Selain itu, laporan tersebut menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan pengendalian Kementerian Pertahanan, termasuk kurangnya peraturan yang mutakhir dan jelas mengenai aturan pengawasan untuk agen pemasaran, kurangnya penentuan tindakan kepatuhan wajib untuk perusahaan pertahanan menengah dan kecil, kurangnya kontrol yang teratur atas program kepatuhan untuk pencegahan korupsi, dan kegagalan untuk membentuk database lengkap agen pemasaran yang beroperasi dalam transaksi ekspor pertahanan.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa masalah mengenai potensi konflik kepentingan, keterlibatan dewan direksi dalam menyetujui keterlibatan dengan agen pemasaran dan biaya yang dibayarkan kepada mereka, serta perilaku pegawai Kementerian Pertahanan dalam antarmuka mereka dengan agen pemasaran, belum diatur secara memadai.
Pengawas Keuangan Negara merekomendasikan agar Kementerian Pertahanan merumuskan dan mengatur kebijakan dan aturan yang jelas mengenai masalah tersebut, memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian, menentukan tindakan kepatuhan yang diperlukan sesuai dengan ukuran perusahaan, dan memastikan kepatuhan penuh terhadap komitmen internasional Negara Israel di bidang pencegahan penyuapan dan korupsi dalam transaksi internasional.
Untuk membaca laporan lengkap di situs web Pengawas Keuangan Negara



