Yerusalem, 13 Januari 2026 (TPS-IL) — Unit Kebebasan Informasi Pemerintah di Kementerian Kehakiman dan Administrasi Tugas Khusus di Kementerian Dalam Negeri menerbitkan laporan yang meninjau penerapan Undang-Undang Kebebasan Informasi di otoritas lokal pada 2024.
Menurut laporan tersebut, sebanyak 9.676 permohonan kebebasan informasi diajukan ke otoritas lokal pada 2024. Ini merupakan peningkatan sekitar 11,5% dibandingkan dengan 2023. Sebagai perbandingan, 13.956 permohonan diajukan ke kementerian pemerintah pada periode yang sama.
Otoritas yang paling banyak menerima permohonan adalah Kotamadya Yerusalem, Kotamadya Ashdod, dan Kotamadya Rishon LeZion. Rincian dari seluruh permohonan mendapati bahwa 78% permohonan diajukan ke kotamadya dan sisanya ke dewan lokal dan regional.
Sekitar 60% alasan penolakan yang dikemukakan oleh otoritas lokal adalah bahwa informasi tersebut tidak dapat ditemukan (50,2%) atau informasi tersebut tidak berada dalam penguasaan otoritas (9%).
Unit Kebebasan Informasi pemerintah mencatat bahwa 45 dari 258 otoritas (sekitar 17% dari seluruh otoritas lokal) sama sekali tidak menyerahkan laporan Kebebasan Informasi, bertentangan dengan hukum, termasuk Kotamadya Taiba (tahun ketiga berturut-turut), Kotamadya Ma’ale Adumim (tahun ketiga berturut-turut), Kotamadya Nazareth (tahun keempat berturut-turut) dan Kotamadya Shfaram, serta dewan lokal — Elkana, Lehavim, Arara, Kasiphe, Kiryat Arba, Kiryat Tivon, Karnei Shomron, dan lainnya.
