Jerusalem, 12 Mei 2026 (TPS-IL) — Petisi dari asosiasi “Konstitusional” terhadap partai Shas (Ultra-Ortodoks Sefardim) karena menerbitkan pertemuan dengan pegawai negeri ditolak mentah-mentah.
Petisi tersebut diajukan menyusul publikasi dalam grup WhatsApp faksi Shas, yang mendokumentasikan pertemuan yang diadakan oleh MK Aryeh Deri dengan sejumlah individu yang memegang atau terpilih untuk jabatan publik, termasuk: direktur jenderal pengadilan rabinat yang baru, para rabbi kota yang terpilih, dan ketua dewan keagamaan.
Pemohon mengklaim bahwa publikasi ini merupakan penggunaan pegawai negeri sebagai aset publik untuk tujuan propaganda pemilu, yang melanggar Pasal 2A Undang-Undang Pemilu (Metode Propaganda). Pemohon meminta perintah untuk menghapus publikasi tersebut dan mencegah publikasi serupa di masa mendatang.
Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat, Wakil Presiden Mahkamah Agung, Hakim Noam Solberg, memutuskan bahwa petisi tersebut harus ditolak mentah-mentah, bahkan tanpa meminta tanggapan dari para pihak tergugat, karena beberapa alasan ambang batas utama.
