Keputusan ini dibuat sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pasokan perumahan di Israel, termasuk untuk publik Haredi, dan sesuai dengan keputusan pemerintah sebelumnya mengenai perencanaan dan pemasaran real estat untuk populasi Haredi serta tujuan strategis untuk tahun-tahun mendatang.
Sebagai bagian dari keputusan tersebut, Kementerian Konstruksi dan Perumahan akan memimpin kerja staf profesional bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Perencanaan, yang akan memeriksa dalam waktu 100 hari semua aspek yang diperlukan untuk pendirian permukiman tersebut; infrastruktur, ekonomi, demografi, ketenagakerjaan, perdagangan, lingkungan, dan layanan publik. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan sesuai dengan instruksi Jaksa Agung. Setelah kesimpulan dirumuskan, hasilnya akan dibawa untuk dibahas di Dewan Nasional untuk Perencanaan dan Konstruksi dan selanjutnya ke pemerintah untuk keputusan akhir.
Keputusan tersebut merupakan bagian dari kebijakan luas untuk meningkatkan pasokan perumahan dan mengatasi permintaan perumahan yang terus meningkat dengan karakter Haredi, karena menurut rencana perumahan strategis 2050, puluhan ribu unit perumahan diperlukan untuk publik Haredi pada tahun-tahun mendatang.
Menteri Konstruksi dan Perumahan, Yitzhak Goldknopf:
“Negara Israel harus bersiap hari ini untuk kebutuhan perumahan dekade mendatang. Publik Haredi tumbuh dengan pesat, dan Negara berkomitmen untuk menyediakan solusi yang terencana, bertanggung jawab, dan berbasis infrastruktur. Keputusan hari ini adalah langkah strategis yang memastikan perencanaan jangka panjang, pemeriksaan profesional penuh, dan tanggapan nyata terhadap tuntutan.”
Direktur Jenderal Kementerian Konstruksi dan Perumahan, Yehuda Morgenstern:
“Kami memulai kerja staf yang profesional, menyeluruh, dan cepat yang akan memeriksa semua aspek perencanaan, ekonomi, dan sosial, serta dampaknya terhadap wilayah tersebut. Tujuan yang jelas adalah untuk menciptakan solusi perumahan bagi seluruh warga Israel, dengan infrastruktur yang memadai dan visi regional secara menyeluruh. Kementerian Konstruksi dan Perumahan akan memimpin proses ini bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk membawa keputusan profesional kepada pemerintah.”
