Oleh Pesach Benson • 25 Oktober 2026
Yerusalem, 25 Oktober 2026 (TPS-IL) — Lebih dari 100 ekonom terkemuka, pemimpin bisnis, dan mantan pejabat senior Israel memperingatkan pada hari Minggu bahwa usulan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menggunakan mata uang kripto guna menghindari potensi sanksi perbankan Barat dapat membuat Israel terisolasi secara ekonomi, merusak bisnis, lapangan kerja, investasi, dan layanan publik esensial.
Sebanyak 109 penandatangan, yang tergabung dalam Forum Ekonom, menerbitkan surat bersama yang menyatakan “keprihatinan mendalam dan kecemasan” atas saran Netanyahu agar Israel mempersiapkan jalur keuangan alternatif jika pemerintah asing memberlakukan pembatasan terhadap sistem perbankannya.
Para ekonom berpendapat bahwa proposal tersebut gagal mengatasi ancaman mendasar: memburuknya hubungan ekonomi Israel dengan mitra-mitra internasional utamanya.
“Pernyataan Perdana Menteri mengindikasikan kurangnya pemahaman mendasar” mengenai implikasi dari menurunnya posisi internasional Israel, sebut surat itu. Surat itu menuduh Netanyahu secara sadar mengarahkan negara tersebut menuju isolasi ekonomi dan memperingatkan akan adanya “kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.”
Netanyahu mengangkat kemungkinan sanksi perbankan dalam wawancara hari Jumat dengan jaringan ekonomi Channel 10. Ia mengatakan telah menginstruksikan para penasihatnya untuk menyusun rencana yang melibatkan mata uang kripto dan teknologi rantai blok (blockchain), yang memungkinkan transaksi dicatat pada jaringan digital terdesentralisasi.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan diplomatik terhadap Israel. Inggris dan 11 negara Barat lainnya baru-baru ini mengumumkan sanksi yang menargetkan barang-barang dari komunitas Israel di Yudea dan Samaria, dengan alasan serangan oleh warga Israel terhadap warga Palestina dan perluasan pembangunan yang disetujui oleh pemerintahan Netanyahu.
Bank of Israel secara terbuka menentang usulan Netanyahu pada hari Sabtu, dengan alasan bahwa mata uang digital tidak akan memberikan jalan keluar yang layak bagi pembatasan keuangan internasional.
Mata uang kripto “tidak dapat digunakan sebagai rute untuk menghindari sanksi,” kata bank sentral tersebut.
Pihaknya mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pencegahan langkah-langkah semacam itu dan mempertahankan hubungan komersial dengan mitra dagang utama Israel. Netanyahu mengakui kritik tersebut dalam wawancara berikutnya dengan Channel 14, dengan mengatakan, “Saya mendengar penolakan tersebut; saya mempertimbangkannya.”
Ia menambahkan: “Saya mendengarkan, tetapi saya melakukan apa yang saya anggap [terbaik].”
Forum Ekonom memperingatkan bahwa sanksi terhadap sistem perbankan Israel dapat mempersulit atau memustahilkan perusahaan untuk melakukan transaksi internasional, sehingga mengancam eksportir, investor, dan industri teknologi tinggi. Kehancuran investasi asing dan lonjakan tajam pengangguran dapat menyusul, kata para penandatangan.
Dampaknya juga dapat menjangkau rumah tangga dan layanan publik. Warga Israel dapat kehilangan akses ke kartu kredit dan platform belanja internasional seperti Amazon dan AliExpress, sementara pekerja asing dapat pergi jika mereka tidak dapat mengirimkan penghasilan ke kerabat di luar negeri.
Rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan lainnya dapat menghadapi kendala dalam mengimpor obat-obatan dan peralatan medis, surat tersebut memperingatkan.
Para ekonom juga menunjuk Afrika Selatan, Iran, dan Rusia sebagai contoh negara-negara yang pernah menghadapi sanksi internasional. Pembatasan semacam itu, bantah mereka, dapat menurunkan standar hidup dan melemahkan kemampuan suatu negara untuk mendanai militernya serta mempertahankan diri.
Surat tersebut ditandatangani oleh sejumlah mantan tokoh senior di lembaga keuangan Israel, termasuk mantan Gubernur Bank of Israel Jacob Frenkel, mantan deputi gubernur Zvika Eckstein dan Avia Spivak, serta mantan pengawas perbankan Yair Avidan.
Penandatangan lainnya mencakup mantan direktur jenderal Kementerian Keuangan Avraham Ben-Bassat, David Brodet, dan Yarom Ariav; Manuel Trajtenberg, mantan kepala Dewan Ekonomi Nasional; serta akademisi dari Hebrew University of Jerusalem dan Tel Aviv University.