Oleh Pesach Benson • 23 Maret 2026
Yerusalem, 23 Maret 2026 (TPS-IL) — Untuk pertama kalinya, Brigade Hasmonean Ortodoks (Haredi) Israel beroperasi di Lebanon Selatan, melakukan penggerebekan terarah, ungkap Militer Israel pada hari Senin.
Brigade tersebut sebelumnya telah beraksi di Suriah, Jalur Gaza, serta Yudea dan Samaria. Penempatannya di Lebanon menandai perluasan signifikan dari cakupan operasionalnya.
“Brigade Hasmonean akan terus beroperasi dengan berani di sektor mana pun yang dibutuhkan,” kata Letnan Kolonel S., komandan brigade tersebut. “Seiring dengan kegiatan operasional, kami akan terus melatih generasi masa depan komandan ultra-Ortodoks yang akan memimpin brigade ini maju. Ini adalah tonggak sejarah lainnya bagi brigade ini, yang akan terus beroperasi di garis depan, bertempur sambil mempertahankan gaya hidup ultra-Ortodoks para pejuangnya.”
Pada hari Minggu, brigade tersebut memulai kursus pelatihan perwira pertamanya di pangkalan pelatihan khususnya, menggabungkan pengalaman operasional dengan pengembangan kepemimpinan bagi para anggotanya.
Militer Israel menyatakan bahwa kegiatan brigade tersebut di Lebanon adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat perbatasan utara Israel, di mana ketegangan telah meningkat di tengah konflik regional yang sedang berlangsung.
Secara terpisah, pemerintah Israel memberitahu Mahkamah Agung bahwa mereka tidak akan membahas masalah wajib militer bagi pria Haredi selama perang saat ini dengan Iran. Sekretaris Kabinet Yossi Fuchs mengatakan pemerintah fokus pada “mengalahkan musuh dan memberikan dukungan kepada front internal,” menunda tindakan apa pun mengenai wajib militer hingga setelah konflik.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich telah mengindikasikan bahwa diskusi mengenai masalah tersebut ditangguhkan, karena perang untuk sementara waktu telah mengesampingkan perselisihan politik internal.
Pembentukan Brigade Hasmonean adalah bagian dari upaya Militer Israel yang lebih luas untuk memperluas pendaftaran pria Haredi di tengah kekurangan personel dan kontroversi yang sedang berlangsung seputar penundaan bagi para siswa yeshiva.
Pada awal Februari, Kepala Staf Militer Israel Letjen Eyal Zamir menandatangani perintah penting yang menetapkan pedoman formal untuk mengintegrasikan orang Yahudi Haredi ke dalam dinas militer. Ini menandai pertama kalinya pengaturan tersebut dikodifikasikan dalam perintah resmi Staf Umum.
Mengintegrasikan orang Yahudi Haredi ke dalam kehidupan militer adalah salah satu masalah paling sensitif secara politik di Israel, saat tentara menghadapi kekurangan tenaga kerja.
Dinas militer Haredi telah lama menjadi perdebatan di Israel, di mana sebagian besar pria Haredi secara tradisional dibebaskan dari wajib militer untuk mengejar studi agama. Masalah ini semakin intensif sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap komunitas selatan. Terbebani oleh dua tahun perang dan tugas cadangan yang diperpanjang, tentara memperkirakan akan kekurangan 17.000 prajurit mulai tahun 2027, saat para prajurit yang mendaftar untuk masa tugas 30 bulan yang dipersingkat mulai menyelesaikan dinas mereka.
Militer mulai membuat rencana untuk merekrut siswa yeshiva setelah Mahkamah Agung Israel memutuskan pada tahun 2024 bahwa pembebasan untuk komunitas Haredi adalah ilegal.
Dinas militer bersifat wajib bagi semua warga negara Israel. Namun, Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, dan para rabbi terkemuka di negara itu menyetujui status quo yang menunda dinas militer bagi pria Haredi yang belajar di yeshiva, atau lembaga keagamaan. Pada saat itu, tidak lebih dari beberapa ratus pria yang belajar di yeshiva.
