Oleh TPS-IL • 20 Mei 2026

Yerusalem, 20 Mei, 2026 (TPS-IL) — Ketika krisis skala besar seperti perang mengganggu sistem nasional, komunitas lokal sering kali menjadi tulang punggung kehidupan sehari-hari. Para peneliti Israel dari Universitas Ibrani dan Universitas Ben-Gurion menemukan bahwa para warga dan organisasi lingkungan kerap turun tangan untuk mempertahankan layanan penting ketika struktur pemerintahan formal berada di bawah tekanan.

Studi tersebut menemukan bahwa para pengungsi dari wilayah Jalur Gaza dan perbatasan utara, serta kota-kota yang menampung mereka, mengembangkan keterlibatan warga yang jauh lebih kuat dalam hal kesukarelawanan.

“Apa yang kami lihat adalah bahwa dalam kerja sama dengan otoritas lokal, masyarakat menciptakan semacam pengganti negara untuk menjaga kesinambungan, dan di banyak tempat mereka berhasil jauh lebih baik daripada negara dalam melakukannya,” kata peneliti utama Dr. Noam Brenner kepada The Press Service of Israel. “Dan yang terutama penting adalah komunitas-komunitas ini tidak hanya sekadar selamat dari dampak perang. Kami justru melihat mereka menjadi lebih kuat sebagai akibat dari perang tersebut.”

Temuan tersebut, yang diterbitkan dalam jurnal yang ditinjau sejawat, Urban Studies, menunjukkan pentingnya apa yang ia gambarkan sebagai “kewarganegaraan perkotaan,” sebuah bentuk partisipasi warga yang muncul ketika mekanisme tata kelola biasa mulai goyah, terutama dalam situasi krisis seperti perang atau pengungsian massal.

Studi ini didasarkan pada survei nasional terhadap 906 warga di 88 kota dan kota kecil di Israel, beserta 24 wawancara mendalam dengan para pemimpin masyarakat yang terlibat dalam tanggap darurat lokal selama perang.

Menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober, puluhan ribu warga Israel dari komunitas perbatasan dekat Gaza dan Lebanon dievakuasi dari rumah mereka, banyak di antaranya selama berbulan-bulan. Pemerintah kota, pusat komunitas, dan kelompok relawan di seluruh negeri terpaksa mengimprovisasi solusi untuk perumahan, pendidikan, penitipan anak, distribusi makanan, dan dukungan psikologis sementara badan-badan pemerintah berjuang untuk merespons. Laporan Pengawas Negara yang dirilis pada bulan Februari menemukan bahwa tanpa mobilisasi para relawan, otoritas di beberapa kota tidak akan mampu memenuhi kebutuhan paling dasar para pengungsi.

Studi tersebut menemukan bahwa para warga yang mengungsi menunjukkan peningkatan 15% hingga 20% dalam keterlibatan masyarakat dibandingkan dengan populasi di daerah yang tidak dievakuasi.

Bertentangan dengan ekspektasi bahwa pengungsian akan melemahkan struktur sosial, para peneliti menemukan bahwa banyak komunitas justru menjadi lebih kohesif selama krisis.

“Ketika tata kelola gagal, komunitas lokal mampu memasuki kekosongan dan membantu mempertahankan fungsi-fungsi penting. Negara sangat luas, sementara komunitas lokal berada di posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan spesifik selama keadaan darurat,” kata Brenner.

Para peneliti mengidentifikasi dua pola mobilisasi yang berbeda. Komunitas di dekat zona konflik cenderung berfokus pada kebutuhan kelangsungan hidup langsung seperti penitipan anak, keamanan lokal, dan logistik darurat. Sebaliknya, kota-kota di Israel tengah yang menampung para pengungsi menekankan kesukarelawanan dan upaya dukungan yang lebih luas yang ditujukan untuk keluarga pengungsi.

Brenner mengatakan kepada TPS-IL bahwa seorang koordinator komunitas di utara memberi tahu para peneliti, “Orang-orang datang kepada kami dan berkata, ‘Beri saya sesuatu untuk dilakukan. Saya ingin menjadi bagian dari ini.’ Kebutuhan untuk terhubung ada di mana-mana, rasanya seperti dorongan fisik.”

Studi tersebut berpendapat bahwa tanggapan-tanggapan ini berjumlah lebih dari sekadar inisiatif relawan sementara. Sebaliknya, institusi lokal secara efektif menjadi sistem tata kelola pengganti, terutama di bidang keamanan dan kegiatan untuk keluarga yang mengungsi.

Peran sentral dalam proses tersebut dimainkan oleh jaringan pusat komunitas Israel, yang dengan cepat beradaptasi dengan kondisi masa perang dengan mengoordinasikan relawan, mengorganisasi layanan, dan bertindak sebagai pusat lokal untuk populasi pengungsi.

Menurut studi tersebut, temuan ini menunjukkan bahwa pusat komunitas tidak boleh dipandang sekadar sebagai institusi rekreasi atau layanan, melainkan sebagai infrastruktur sipil yang penting selama keadaan darurat.

Makalah tersebut menunjuk pada pola serupa yang terlihat selama krisis pengungsi Eropa 2015, ketika pemerintah kota memperluas perlindungan bagi para migran, dan di kota-kota AS di mana otoritas lokal dan kelompok komunitas sering memimpin tanggapan terhadap bencana alam sebelum sistem federal dimobilisasi.

“Lebih banyak kewenangan dan pendanaan harus dialokasikan ke komunitas lokal. Ini membantu semua orang,” kata Brenner.