Jerusalem, 16 September, 2026 (TPS-IL) — Pengadilan Belanda di Den Haag pada hari Rabu menguatkan dekret pemerintah yang melarang perdagangan barang-barang yang berasal dari permukiman Israel di Yudea dan Samaria serta Dataran Tinggi Golan.
Pelanggaran yang disengaja akan merupakan tindak pidana, yang dapat diancam dengan hukuman penjara hingga enam tahun atau denda yang besar.
The Israel Product Center (IPC) dan European Jewish Association (EJA) telah mengupayakan perintah injunksi darurat untuk memblokir tindakan tersebut. Pengadilan menolak permohonan EJA karena kurangnya kedudukan hukum dan menolak kelima argumen yang diajukan oleh IPC, dengan memutuskan bahwa kepentingan pemerintah dalam menegakkan sanksi lebih besar daripada kerugian komersial yang diklaim.
Pembatasan tersebut mulai berlaku pada 22 September dan melarang impor, pembelian, serta penjualan barang-barang yang tercakup, serta layanan perantara dan pialang. Dekret tersebut awalnya akan tetap berlaku selama tiga tahun.
Putusan ini muncul di tengah meningkatnya langkah-langkah Eropa yang menargetkan aktivitas ekonomi yang terkait dengan permukiman Israel.
