Kasus ini menyangkut kegiatan perusahaan di Botswana, yang menjadi fokus utama bisnisnya selama periode yang relevan.
Menurut fakta-fakta dalam dakwaan yang diakui oleh perusahaan, perusahaan tersebut menjalin hubungan bisnis dengan badan pemerintah di negara tersebut – Direktorat Intelijen dan Keamanan (DIS) – yang dipimpin oleh Seabelo Isaac Kgosi, yang didefinisikan sebagai pejabat publik asing. Hal ini dilakukan dengan niat memajukan kepentingan bisnisnya.
Untuk menjaga hubungan dengan kepala DIS tersebut, perusahaan memberikannya berbagai keuntungan atas permintaannya, termasuk produk kelistrikan, peralatan mewah, dan mainan, dengan total nilai NIS 58.720.
Untuk menyembunyikan tindakan tersebut, perusahaan mencatat pengeluaran tersebut dalam dokumennya sebagai “pengeluaran sah” dari proyek-proyek di Botswana, sehingga menciptakan catatan palsu dan berupaya menyamarkan asal-usul kekayaan haram dalam kerangka kegiatan pencucian uang.
Pengadilan menganggap perjanjian pembelaan tersebut tepat dan menyetujuinya, serta menyatakan perusahaan tersebut bersalah berdasarkan pengakuannya atas tindak pidana pencatatan palsu dalam dokumen perusahaan dan pencucian uang.
Kejaksaan mempresentasikan kepada pengadilan pertimbangan-pertimbangan penjatuhan hukuman berdasarkan Arahan Kejaksaan Agung No. 1.14, yang menetapkan prinsip-prinsip kebijakan penegakan hukum dalam kasus penuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap korporasi. Pengadilan menerima posisi bahwa tingkat keparahan pelanggaran dan motif ekonomi yang mendasarinya, dengan niat memperoleh keuntungan bisnis yang tidak sah, mengharuskan hukuman finansial yang signifikan yang akan berfungsi sebagai efek jera bagi korporasi lain. Di sisi lain, pengakuan perusahaan atas dakwaan terhadapnya dan pengambilan tanggung jawab penuhnya, yang menghemat waktu peradilan secara signifikan; situasi ekonominya yang sulit setelah penyelidikan dibuka – yang tercermin dalam penghentian operasionalnya, pemecatan karyawannya, dan penutupan kantornya; serta lingkup manfaat yang relatif terbatas, yang diberikan selama suatu periode dan bukan dalam jumlah besar, dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, pengadilan menjatuhkan hukuman berikut kepada perusahaan:
- Denda uang sebesar NIS 1.541.280, yang akan ditransfer ke dana perampasan.
- Perampasan sebesar NIS 58.720, setara dengan nilai manfaat yang diberikan kepada pejabat publik asing.
Negara diwakili oleh Kejaksaan Negeri Distrik Tel Aviv (Perpajakan dan Ekonomi).
Untuk membaca putusan dan hukuman.
