Oleh Pesach Benson • 20 Agustus 2025
Yerusalem, 20 Agustus 2025 (TPS-IL) — Administrasi Sipil Israel menyetujui proyek-proyek konstruksi besar di Yudea dan Samaria, menandai perluasan signifikan di Ma’ale Adumim di area yang dikenal sebagai E1 dan pengakuan atas pemukiman baru di Asahel selatan Hebron.
Rencana E1, yang telah lama tertunda, akan menambah sekitar 3.400 unit perumahan, sementara proyek Asahel mencakup 342 unit beserta bangunan publik dan infrastruktur.
Menteri Keuangan dan Pertahanan Bezalel Smotrich, yang memimpin kedua inisiatif tersebut, menggambarkan persetujuan tersebut sebagai “fakta sejarah di lapangan,” menyebutnya sebagai momen penentu untuk pemukiman, keamanan, dan Negara Israel. “Hari ini kita akhirnya mewujudkan apa yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun di E1,” kata Smotrich, menambahkan bahwa pembangunan tersebut mewakili langkah nyata menuju kedaulatan penuh Israel di Yudea dan Samaria.
Smotrich juga menjabat sebagai seorang menteri di kementerian pertahanan dengan pengawasan atas urusan sipil di Yudea dan Samaria.
Konstruksi di E1 diperkirakan akan dimulai segera, sementara rencana Asahel mencapai tahap deposit, langkah penting menuju persetujuan akhir.
Zona E1 seluas 11,6 kilometer persegi terletak di dalam batas munisipal Ma’ale Adumim dan diklasifikasikan sebagai Area C, di bawah kendali administratif dan keamanan penuh Israel. Proyek ini telah dibekukan selama berdekade-dekade karena tentangan internasional yang intens.
Pada saat yang sama, lingkungan “Tzippor Midbar” di Ma’ale Adumim akan menambah 3.515 unit perumahan lainnya. Gabungan 6.916 unit perumahan baru tersebut akan menggandakan populasi kota dan mendatangkan sekitar 35.000 penduduk baru dalam tahun-tahun mendatang, kata Smotrich. Lebih dari 36.000 orang saat ini tinggal di kota tersebut, tepat di sebelah barat laut Yerusalem.
Asahel, yang didirikan pada tahun 2001, saat ini memiliki sekitar 100 keluarga.
Alan Baker, mantan Duta Besar Israel untuk Kanada dan sekarang kepala Forum Hukum Global di Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, mengatakan kepada TPS-IL pada pertengahan Agustus bahwa baik Israel maupun Palestina memiliki aspirasi yang bersaing untuk tanah tersebut, tetapi karena E1 terletak di Area C, Israel berada dalam haknya.
Baker terlibat dalam penyusunan Perjanjian Oslo, yang ditandatangani pada tahun 1993.
“Maksud saya, menurut Perjanjian Oslo, area tersebut adalah bagian dari Area C, yang berada di bawah yurisdiksi Israel. Jadi Israel memiliki hak, baik secara hukum maupun menurut perjanjian dengan orang-orang Palestina — yang juga disetujui secara internasional — tentu saja, selama rencana konstruksi tersebut sesuai dengan hukum. Ini bukan tentang membangun di atas tanah milik pribadi, melainkan di atas tanah publik,” jelas Baker.
Perjanjian Oslo membagi Yudea dan Samaria menjadi tiga area administratif. Area A, sebagian besar kota-kota Palestina, diatur sepenuhnya oleh Otoritas Palestina (PA) dalam hal administrasi maupun keamanan. Di Area B, yang mencakup kota-kota kecil Palestina, PA menangani administrasi sipil sementara Israel mengendalikan keamanan. Area C, yang mencakup komunitas Israel, situs militer, dan cagar alam, berada di bawah kendali administratif dan keamanan penuh Israel.
Para pemimpin komunitas telah menyatakan harapan bahwa Presiden AS Donald Trump akan mengkaji ulang isu kedaulatan, menyelaraskan rencana perdamaiannya sebelumnya dengan ketentuan untuk menerapkan hukum Israel ke Area C.
