Oleh Pesach Benson • 22 Oktober 2025

Yerusalem, 22 Oktober 2025 (TPS-IL) — Komite Pengawasan Negara Knesset pada hari Rabu menolak usulan oposisi untuk membentuk komisi penyelidikan negara terkait kegagalan di seputar serangan 7 Oktober, memicu kemarahan dari keluarga yang berduka dan anggota parlemen oposisi yang menuduh koalisi menghalangi akuntabilitas.

Usulan tersebut, yang diajukan oleh ketua komite MK Miki Levy dari Yesh Atid, dikalahkan dengan hasil pemungutan suara enam anggota koalisi menentang empat dari oposisi. Keputusan tersebut menuai kecaman cepat dari Yesh Atid, yang menuduh pemerintah menghindari tanggung jawab. “Meskipun perang telah berakhir, anggota koalisi menolak usulan untuk membentuk komite investigasi negara untuk kegagalan 7 Oktober,” kata partai tersebut dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara.

Penolakan tersebut terjadi di tengah seruan yang terus berlanjut untuk penyelidikan independen guna memeriksa penanganan kepemimpinan politik dan keamanan atas serangan Hamas yang menyebabkan lebih dari 1.200 orang tewas dan ratusan orang disandera. Pekan lalu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemerintah harus memberikan kabar terbaru dalam waktu 30 hari mengenai rencana untuk membentuk komite semacam itu, dengan mencatat bahwa “tidak ada sengketa nyata mengenai perlunya komite dengan kewenangan investigasi yang luas.”

Ketegangan di ruang komite meningkat tajam selama pemungutan suara, di mana MK Yaakov Aboutbul dari Shas menegur Meirav Ben-Ari dari Yesh Atid, memintanya untuk “tenang” saat perdebatan semakin memanas.

Keluarga para korban, yang tergabung dalam Dewan Oktober, bereaksi dengan marah atas keputusan komite tersebut. “747 hari setelah bencana terbesar dalam sejarah Negara Israel, dan alih-alih benar-benar menerapkan kesimpulan dari Komite Investigasi Negara, para anggota Knesset terus melakukan segala upaya untuk mengubur kebenaran,” kata kelompok tersebut. “Mereka yang memilih hari ini untuk menentang pembentukan Komite Investigasi Negara melihat kami—keluarga yang berduka, penduduk Selatan, dan para korban 7 Oktober—sebagai musuh. Hari-hari tenggang yang mereka berikan kepada Knesset telah berakhir. Sekarang, saat para sandera kembali satu per satu, inilah saatnya bagi Negara Israel untuk bersatu dalam satu perjuangan—perjuangan untuk kebenaran.”

Perselisihan mengenai akuntabilitas semakin mendalam seiring meningkatnya ketegangan di dalam koalisi itu sendiri. Sebelumnya pada hari yang sama, Yesh Atid menuduh pemerintah mengalami “paralisis legislatif,” dengan mencatat bahwa para pemimpin koalisi telah menarik semua rancangan undang-undang dari agenda Knesset hanya tiga hari setelah sesi musim dingin dimulai. “Hari lainnya tanpa undang-undang di pemerintahan minoritas,” tuduh partai tersebut.

Anggota koalisi membela jeda tersebut, dengan alasan konflik penjadwalan yang disebabkan oleh kunjungan Wakil Presiden AS J.D. Vance ke Israel. MK Simcha Rotman, ketua Komite Konstitusi, mengatakan bahwa semua usulan koalisi akan ditunda hingga minggu depan.

Oposisi bersumpah untuk terus mendesak penyelidikan independen dengan kewenangan investigasi penuh, dengan alasan bahwa hanya komisi negara yang dapat mengembalikan kepercayaan publik. Dewan Oktober, yang mewakili keluarga korban dan sandera, telah memperingatkan bahwa jika pemerintah terus menghalangi prakarsa tersebut, mereka akan “memperhebat perjuangan” sampai penyelidikan dibentuk oleh undang-undang.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak seruan untuk komisi penyelidikan negara formal, menyebutnya “bias secara politik.” Para kritikus menuduhnya menunda dan melemahkan penyelidikan tersebut. Komisi semacam itu, yang dipimpin oleh hakim senior Mahkamah Agung, dapat memanggil saksi, mengumpulkan bukti, dan membuat rekomendasi, meskipun pemerintah tidak diwajibkan untuk mematuhinya.

Komisi terakhir Israel, yang menyelidiki tragedi desak-desakan di Gunung Meron yang menewaskan 45 orang, menetapkan Netanyahu bertanggung jawab secara pribadi pada tahun 2024.

Sekitar 1.200 orang tewas dan 252 warga Israel serta warga asing disandera oleh Hamas selama serangan 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Jenazah 13 sandera masih berada di Jalur Gaza.