Oleh Pesach Benson • 9 November 2025

Yerusalem, 9 November 2025 (TPS-IL) — Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan menghadiri debat 40 tanda tangan di Knesset besok untuk membahas seruan pembentukan komisi penyelidikan negara terkait penanganan pemerintah terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

“Tujuh ratus enam puluh lima hari sejak pecahnya Perang Tujuh Oktober, pemerintah Israel menolak untuk membentuk komite investigasi negara yang akan memberikan jawaban kepada keluarga yang berduka yang kehilangan apa yang paling berharga bagi mereka. Kami tidak akan berhenti berjuang untuk mereka,” kata partai oposisi Yesh Atid dalam sebuah pernyataan. Partai tersebut, yang dipimpin oleh mantan perdana Menteri Yair Lapid, memprakarsai debat tersebut.

Sekali sebulan, pihak oposisi dapat memperdebatkan kebijakan dan kinerja pemerintah dengan tanda tangan 40 anggota Knesset. Perdana menteri wajib hadir, memaksa dia untuk terlibat langsung dengan oposisi.

“Dua tahun setelah bencana nasional 7 Oktober, pemerintah masih menghindari pembentukan komisi penyelidikan negara. Dengan berakhirnya perang, tidak ada lagi alasan—sangat penting untuk mengadakan penyelidikan yang independen dan tidak memihak yang akan mengkaji kegagalan dan mengembalikan kepercayaan publik,” tulis para pemimpin oposisi dalam sebuah surat kepada Ketua Knesset Amir Ohana.

Debat 40 tanda tangan terakhir di Knesset, pada bulan Oktober, juga membahas penolakan pemerintah untuk membentuk komisi penyelidikan.

Netanyahu telah menolak seruan untuk komisi penyelidikan negara formal, menyebutnya “bias secara politik.” Para kritikus menuduhnya menunda dan melemahkan penyelidikan tersebut. Komisi semacam itu, yang dipimpin oleh hakim senior Mahkamah Agung, dapat memanggil saksi, mengumpulkan bukti, dan membuat rekomendasi, meskipun pemerintah tidak diwajibkan untuk mematuhinya.

Komisi terakhir Israel, yang menyelidiki tragedi desak-desakan Gunung Meron yang menewaskan 45 orang, menetapkan Netanyahu bertanggung jawab secara pribadi pada tahun 2024.

Mahkamah Agung Israel memberikan batas waktu kepada pemerintah hingga 14 November untuk menjelaskan “apa nasib” dari komisi penyelidikan tersebut.

Militer Israel telah merilis serangkaian penyelidikan internal terperinci yang meneliti bagaimana sekitar 5.000 teroris dari Hamas dan Jihad Islam Palestina mampu menyerbu komunitas-komunitas Israel dan menguasai posisi-posisi militer. Laporan-laporan tersebut mengungkapkan bahwa rantai komando militer runtuh di tengah kekacauan saat para tentara mendapati diri mereka kalah jumlah secara drastis. Para penyelidik menyimpulkan bahwa Militer Israel salah membaca niat Hamas dan salah menafsirkan peringatan intelijen pada hari-hari menjelang 7 Oktober, sementara sebagian besar perhatian militer tetap diarahkan pada potensi ancaman dari Iran dan proksinya Hizbullah di Lebanon.

Penyelidikan Militer Israel hanya membahas masalah operasi, intelijen, dan komando—bukan keputusan yang dibuat oleh eselon politik.